Belum Diklat PIM II, Pejabat Terancam Dicopot

Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, beberapa waktu lalu. Beberapa di antara pejabat yang dilantik belum mengikuti diklat PIM II.foto/CR-1Dhia

 

Lubuklinggau- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turunan Undang Undang ASN tahun 2014 menimbulkan dilema dan kerancuan dalam realiasasinya di pemerintah daerah.

Jika merunut ke peraturan yang ada, maka pejabat eselon II yang menduduki jabatan di OPD minimal telah mengikuti diklat pimpinan II (PIM II), sementara di Kota Lubuklinggau terdapat 3 kepala SKPD, 2 OPD baru, dan 1 OPD lama diduduki pejabat yang belum PIM II. Beberapa kepala SKPD sebelumnya diberhentikan karena belum PIM II.

Seperti Kepala Dinas Kesehatan dr Nawawi, Kepala Perizinan Syafrizal Oesman, Kepala Inspektorat Ibnu Sabil, Asisten II Ansyori Naif, mereka diberhentikan bahkan dipensiundinikan dengan alasan selama menjabat tidak mengikuti PIM II.

“Pejabat yang bersangkutan sudah beberapa kali diminta untuk PIM II, tapi mereka tidak ikut juga, belum tahu pasti apa alasannya,” ungkap Plt Sekda Lubuklinggau H A Rahman Sani, Rabu  (18/1).

‎Dijelaskannya, Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki pertimbangan mempertahankan dan memberhentikan kepala SKPD. Pihaknya tetap menempatkan pejabat eselon II yang belum PIM II mengisi jabatan kepala SKPD bagi yang baru, kemudian memberhentikan pejabat eselon II yang sudah lama menjabat namun belum mengikuti PIM II.

” Memang ada yang belum PIM II tapi masih kita kasih jabatan, pertimbangan kami mereka itu masih baru menduduki jabatan eselon II. Kalau dr Nawawi dia sudah beberapa kali diminta PIM tapi kasarnya menolak, mungkin dia menggangap tidak terlalu penting,” kata Momon sapaan H A Rahman Sani.

Ke depan, kata Momon, para kepala SKPD yang belum PIM II harus mengikuti diklat tersebut dalam jangka waktu minimal satu tahun. Jika tidak PIM II, maka akan diberhentikan. “Iya harus PIM bagi yang belum, kalau tidak ya, kita mohon maaf,”sambungnya.

Menurut Momon, tidak alasan biaya PIM II yang mahal bagi kepala SKPD, sebab diklat‎ PIM II biayanya ditanggung pemerintah melalui SKPD masing-masing.

” Biayanya memang sekitar Rp30  jutaan, dibiayai  pemerintah melalui dinas untuk kepala SKPD yang mau PIM II, bagi yang sudah lama menjabat sementara dia belum PIM II maka seperti itu, yang belum PIM II tapi masih duduk di jabatan maka minimal 1 tahun ke depan sudah PIM II, jangan tidak,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menyatakan, akan menempatkan pejabat yang nonjob/pensiun dini di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti di PDAM dan Perusahaan Daerah Linggau Bisa.

” Beruntung kita ada lembaga itu, jadi mereka masih bisa kita karyakan, saya juga serba salah, tapi karena aturan maka terpaksa diistirahatkan,” pungkasnya.korankito.com/CR-1Dhia