Komisi V DPRD Persoalkan Keterlambatan Gaji Guru SMA/K

 

Anggota Komisi V DPRD Sumsel Hasbi Asadiki. Foto/Ist

Lubuklinggau-Penundaan pembayaran gaji PNS Guru SMA dan SMK pasca diambil alih Pemerintah Provinsi disebabkan keterlambatan pendataan guru dan pejabat struktural di setiap sekolah di Sumsel.

Menyikapi hal ini Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan mempertanyakan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait belum dibayarnya gaji tersebut.

” Akan kami pertanyakan dengan Kadisdik Provinsi kenapa bisa adanya keterlambatan pendataan tersebut dan lambannya regulasi pendukung kebijakan pengambilalihan sekolah di daerah,” kata Anggota komisi V DPRD Provinsi Sumsel Hasbi Asadiki usai peresmian gedung baru DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (16/1).

Menurut Hasbi, belum dibayarkannya gaji PNS guru di Kota/Kabupaten se-Sumatera Selatan termasuk Kota Lubuklinggau karena belum validnya data guru di Disdik Sumsel. Pihaknya akan mempertanyakan ke Disdik Provinsi kapan kepastian pembayaran gaji tersebut.

“Untuk gaji PNS guru yang pasti anggaran itu sudah ada, anggaran provinsi itu baru turun awal Januari dari Kemendagri, mungkin sekarang sedang dalam pembahasan, kita menunggu Pergub pelaksanaan APBD 2017,” terangnya.

Menurut Hasbi, penyebab utama belum dibayarnya gaji tersebut karena kesalahan daerah sendiri karena lambat menyerahkan data guru dan PNS struktural ke Disdik Provinsi. Contohnya deadline seharusnya Desember tapi masih ada daerah yang belum menyerahkan sampai Januari.

” Ini perlu sinkronisasi antara Disdik Provinsi dengan daerah, kita akan dorong sesegera mungkin dibayar karena ini berhubungan dengan kehidupan guru yang ada di SMA/SMK, harus sesegera mungkin,” tegasnya.korankito.com/CR-1dhia