Penarikan SPP SMA/K di Sumsel Tunggu Penghitungan Indeks Biaya Siswa

Kadisdik Sumsel Widodo

 

 

Palembang – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan akan menghitung indeks pembiayaan sekolah untuk menyikapi wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang akan menghapuskan sekolah gratis.

Melalui wacana penghapusan sekolah gratis oleh Mendikbud, beberapa wilayah di Indonesia sudah memberlakukan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah menengah atas dan kejuruan.

Kondisi ini sedikit berbeda dengan yang akan dilakukan oleh Disdik Sumsel. Pasalnya program sekolah gratis (PSG) adalah program Pemerintah Provinsi Sumsel melalui peraturan daerah (Perda).

“Kita akan tetap pertahankan sekolah gratis yang selama ini berjalan. Makanya akan kita hitung indeks pembiayaan di sekolah per siswa, mengingat biaya yang dikeluarkan sekolah di tiap daerah pasti berbeda,” ujar Kepala Disdik Sumsel Widodo, Minggu (15/01).

Menurut Widodo, indeks pembiayaan ini akan dikalkulasikan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat dan PSG dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumsel lalu dikurangi dengan biaya operasional per siswa selama setahun.

“Misalkan seorang siswa di salah satu sekolah dengan biaya operasional setahun mencapai Rp2 juta, sedangkan jumlah dana BOS plus PSG untuk membayarnya hanya mencapai Rp1,4 juta saja, maka sisanya akan dibagi selama 12 bulan,” jelasnya.

Dikatakannya, setelah mendapatkan hasil perhitungan indeks pembiayaan tersebut, maka sekolah boleh menarik iuran. “Tentu saja, setelah adanya perhitungan tersebut pihak sekolah harus meminta izin kepada Gubernur Sumsel terlebih dahulu untuk menarik iuran tersebut,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat pendidikan Sumsel Sirozi yang menilai wajar saja jika sekolah kembali menarik iuran SPP seperti dulu. Sebab, memang  ini adalah imbas dari krisis ekonomi global.

“Sah-sah saja jika sekolah mau menarik iuran, di wilayah lain juga sudah mulai melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan menipisnya keuangan negara. Tapi tentu saja penarikan iuran tersebut harus melalui ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah,” tambahnya.korankito.com/ejak