Bisa Dipercaya

Pegawai Inspektorat Palembang Tanda Tangan Fakta Integritas

 

FAKTA INTEGRITAS : Wakil Wali Kota Palembang Fitianti Agustinda menyaksikan salah satu pegawai Inspektorat Palembang menandatangani fakta integritas, Kamis (12/1). Foto/Ria

Palembang – Beberapa saat setelah mengukuhkan Satgas Saber Pungli, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang seluruh pegawai Inspektorat Kota Palembang menandatangani fakta integritas, Kamis (12/1).

Berita Sejenis
1 daripada 2

“Selama ini, kita juga telah bekerja sama dengan KPK, BPK, BPKP, dan Menpan RB,” kata Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda.

Ia menjelaskan, penandatanganan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dimana Inspektorat Kota Palembang ditunjuk sebagai SKPD pertama yang melakukan agar menjadi contoh, panutan dan terdepan dalam penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemkot Palembang.

Finda – sapaan akrab wawako – berharap langkah yang diambil pemerintah itu akan mendapat dukungan dari masyarakat. Karena, dalam waktu dekat beberapa SKPD lain juga akan menyusul melakukan hal serupa. “Kami ingin pemerintahan ini kuat, solid dan bersih untuk mencapai Palembang Emas. Bahkan dalam penagwasannya nanti, masyarakat dapat terlibat langsung,”kata dia.

Di bagian terpisah, Kepala Inspektorat Kota Palembang Gusmah Yuzar mengungkapkan, dirinya dan 67 orang staf yang ikut melaksanakan penandatanganan fakta integritas ini siap berkomitmen dan menerima konsekuensi. Pada praktiknya, pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap SKPD di lingkungan Pemkot Palembang nanti akan lebih terukur. “Harus ada jaminan mutu dari produk yang dihasilkan oleh SKPD, dengan komitmen pengawasan yang kami lakukan. Semisal ada kegiatan, harus dipetakan dulu resikonya, agar dapat diminimalisir dan pekerja tidak sulit melaksanakannya. Juga tanpa harus khawatir dengan kemungkinan penyelewengan,”ujarnya.

Inspektorat juga menerima aduan dari masyarakat mengenai kejanggalan dalam proses di setiap SKPD. “Untuk Posko Pengaduan, mungkin tidak. Sebab sudah ada Saber Pungli yang bisa dilaporkan secara online. Tapi untuk masukan atau informasi yang masuk dari masyarakat, akan kami telaah, lalu klarifikasi. Jika memang ada unsur penyelewengan, jelas akan diproses,” tukas Gusmah.(korankito.com/ria)