12.412 PNS Kota Palembang Belum Terima Gaji

Palembang – Pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintahan Kota Palembang, dipastikan akan terlambat. Dari rencana pembayaran pada 6 Januari, kenyataannya sampai dengan Sabtu (7/1), sebanyak 12.412 orang PNS belum menerima gaji mereka.
Keterlambatan tersebut bukan hanya dialami oleh para PNS, pegawai honorer pemerintahan Kota Palembang sebanyak 1.780 orang juga menerima imbasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Hoyin Rizmu mengatakan, keterlambatan gaji dikarenakan adanya perubahan jabatan dan perpindahan tugas masing-masing PNS akibat nomenklatur jadi bukan karena kosongnya kas negara.
“Data kepegawaian sebagian sudah kita terima Jumat kemarin. Data tersebut sudah kita teruskan kebagian kebendaharaan sehingga bisa langsung didistribusikan,” ungkapnya.
Namun Hoyin menerangkan masih sebagian lagi nama-nama PNS yang belum bisa dicetak kebagian perbendaharaan dikarenakan datanya belum diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)nya.
Karena itu pihaknya sudah mendesak dinas-dinas yang belum menyerahkan data-data kepegawaian mereka Senin mendatang.
“Insya allah separuhnya itu akan mendapatkan distribusi gaji dalam waktu dekat ini. Namun jika memang belum bisa, kita targetkan minggu depan semuanya sudah bisa menerima gaji,” jelasnya.
Akibat keterlambatan ini, jelas Hoyin, banyak PNS yang mengeluhkan permasalahan tersebut. Namun sebagian PNS ada yang mengerti dan memahami adanya nomenklatur yang membuat pihaknya harus melakukan entry ulang nama-nama dan data kepegawaian.
“Kita butuh waktu untuk lakukan entry ulang tersebut mengingat jumlah PNS di Kota Palembang mencapai 12.412 orang. Apalagi dengan perubahan struktur ini banyak PNS yang pindah jabatan dan instansi,” ungkap Hoyin.
Sementara itu, untuk pembayaran gaji pegawai honorer, kata Hoyin, pihaknya juga masih menunggu data dari SKPD masing-masing tempat dimana pegawai honorer tersebut bertugas. Mengenai gaji para honorer, pihaknya mengaku masih memiliki anggaran dari APBD Kota Palembang.
“Banyak SKPD yang belum menyerahkan datanya karena pegawai honorer juga masih menunggu kontrak kerja yang baru. Jika kontrak kerja sudah ada, honorer akan bisa mendapatkan haknya,” terang Hoyin.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, Ratu Dewa membenarkan kalau PNS di Kota Palembang belum menerima gaji. Namun ia menegaskan, usai pelantikan Jumat lalu, pihaknya telah menyerahkan surat keputusan bagi PNS yang mengalami perubahan jabatan dan struktur kerja ke BPKAD Kota Palembang.
Ia pun mengimbau kepada PNS dan honorer agar tetap bekerja optimal meski gaji belum dibayarkan. Sebab, tahun ini begitu banyak target pembangunan yang ingin dicapai Kota Palembang.
“Adanya pembayaran gaji yang terlambat bukan karena adanya masalah melainkan karena adanya perubahan nomenklatur. Kita juga berharap agar BPKAD secepatnya untuk mencairkan gaji pegawai. Kita harap PNS dapat bersabar,” tukasnya. (korankito.com/ria)