Bisa Dipercaya

Aswari Tidak Ingin Kepemimpinannya Ada Utang

Bupati Lahat H Aswari Riva’i.

Lahat – Bupati Lahat H Aswari Riva’i tidak ingin masa kepemimpinnya ada hutang atau gagal bayar dalam pembiayaan beragam program pembangunan di Bumi Seganti Setungguan.

‘’Saya minta agar permasalahan tersebut segera dibahas dalam APBD tahun ini,’’ tegas Aswari dalam rapat koordinasi perangkat daerah Kabupaten Lahat di gedung pertemuan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, Selasa (3/1).

Berita Sejenis
1 daripada 4

Bupati Lahat berpesan kepada seluruh SKPD Pemda Lahat supaya melaporkan semua pengeluaran-pengeluaran tahun anggaran 2016 dan apabila ada instansi yang terhutang di tahun 2016 agar secepatnya melaporkan hal tesebut dan diharapkan secepatnya melunasi utang tersebut.

Ia juga mengimbau, kepada semua kepala SKPD Pemkab lahat supaya menggunakan anggaran 2017 nanti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan dan kepentingan instansi. ‘’Kita semua tahu bahwa keadaan keuangan negara sekarang sangat memprihatinkan,’’ paparnya sembari meminta semua perangkat SKPD untuk tetap semangat dalam menjalankan tugasnya untuk menuju Kabupaten Lahat yang lebih baik lagi.

Dalam kesempatan itu juga, Aswari mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang sudah hadir disini dalam satu acara evaluasi APBD tahun 2016.

Seperti diketahui, sejumlah sektor pembangunan yang ada di Kabupaten Lahat pada 2016 mengalami gagal bayar, karena kondisi keuangan Pemkab Lahat dalam keadaan defisit.

‘’Betul tahun ini kita mengalami defisit anggaran sehingga ada beberapa sektor pembangunan yang terpaksa gagal bayar,’’ ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat H Nasrun Aswari kepada Koran Kito, beberapa waktu lalu di Lahat.

Ia mengaku, beberapa sektor dengan posisi terhutang itu nilainya puluhan miliar dikarenakan ada dana yang belum masuk ke kas Pemkab Lahat. Nasrun berjanji, hal itu akan diselesaikan pada awal tahun depan. ‘’Untuk itu pada 2017 akan dilakukan pengurangan kegiatan, sebab anggaranya terbatas,’’ paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lahat H Haryanto mengatakan, terkait dengan pembayaran untuk sektor publikasi di sejumlah media massa secepatnya akan dibayarkan pada Januari 2017. ‘’Sebab tidak menutup kemungkinan dana yang ditunggu dari pusat akan turun awal tahun depan. Insya Allah pada 2017 sudah bisa diselesaikan,’’ katanya kepada wartawan, Jumat (23/12). (korankito.com/Hasyim)