Bisa Dipercaya

Perguruan Tinggi Dilarang Pungut Biaya Legalisir Ijazah

Rektor Unsri Anis Saggaff saat dikonfirmasi awak media

Palembang – Tahun 2017 mendatang, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia melarang perguruan tinggi memungut biaya legalisir ijazah.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberantas adanya indikasi pungutan liar (pungli) bagi lulusan dan alumni yang ingin melegalisir ijazahnya guna melamar pekerjaan.

Berita Sejenis

Universitas PGRI Gelar PORSENASMA III

PTS Diminta Siapkan Fasilitas untuk Disabilitas

Unsri Tambah Kuota Mahasiswa Baru

1 daripada 4

Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II Slamet Widodo mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya apapun bentuk kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada semua perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di yuridis Kopertis wilayah II, agar berkomintmen melakukan aturan tersebut.

“Kami akan memastikan tidak ada PTS yang ada di bawah kopertis wilayah II melakakukan pungutan uang legaslir ataupun relegalisir. Jika ada PTS di bawah naungan kopertis wilayah II yang masih nekat melakukan pungutan, maka silahkan laporkan dan akan kita tindaklanjuti,” tegasnya kepada media saat dihubungi melalui ponselnya.

Menurutnya, untuk larangan pungutan legalisir maupun relegalisir tersebut akan segera diberlakukan. Pasalnya, pemerintah ingin memberikan pelayanan kepada publik yang semestinya harus dipermudah dan tidak memberatkan masyarakat.

“Dalam pengimplementasiannya nanti tentu juga sangat diperlukan kesadaran dan konsistensi dari setiap univeritas agar keinginan pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, proses demokrasi dalam dunia pendidikan bisa terwujud dengan baik,” akunya.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Anis Sagaff menambahkan, pada dasarnya adanya legalisir ijazah merupakan salah satu simbol ketidakpercayaan sebuah instansi terhadap keabsahan ijazah yang bersangkutan.

“Ini adalah salah satu program libas pungli, jadi tidak boleh lagi ada pihak kampus memungut ataupun menerima bayaran dari proses legalisir,” ungkapnya kepada media.

Untuk kampusnya sendiri, lanjutnya, akan segera menerapkan aturan tersebut. Nantinya, setiap mahasiswa yang lulus maka akan langsung diberikan legalisir ijazah sebanyak 10 lembar secara gratis dan hal ini juga akan berlaku bagi alumni yang akan melakukan reakreditasi ulang yang juga digratiskan.

“Kami akan menggratiskan bagi alumni yang ingin reakreditasi namun dalam jumlah tertentu. Untuk jumlah maksimalnya secara jelas kita belum bisa memastikannya, sebab harus melakukan rapat dan pembahasan bersama terdulu dengan para dekan,” pugkasnya. (kornkito.com/eja)