Kadin Minta Pemerintah Tengahi Soal Illegal Drilling di Muba

ILLEGAL DRILLING: Sejumlah aparat melakukan penutupan penambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, beberapa waktu lalu. Foto/R Plg

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memanggil manajemen PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) terkait hambatan penutupan illegal drilling.

‘’Kalau ada hambatan lain terkait misalnya penutupan sumur minyak, pemerintah harus turun tangan dengan memanggil pihak Pertamina EP dan Pemkab Muba,’’ ujar Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin Firlie Ganinduto, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah harus menengahi hambatan penutupan penambangan minyak ilegal di sumur minyak milik negara di wilayah kerja PT Pertamina EP Asset I Field Ramba di Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

“Pemerintah harus menengahi persoalan ini. Kegiatan illegal drilling di wilayah obvitnas (objek vital nasional) seperti di wilayah kerja Pertamina EP di Muba tidak bisa dibenarkan dan harus diproses secara hukum,’’ ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Firlie menjelaskan, kegiatan pengeboran minyak ilegal di wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan memengaruhi lifting minyak nasional. Padahal sumur minyak sebagai aset wilayah KKKS  masuk dalam obvitnas sehingga harus mendapat perlindungan dari aparat keamanan. “Keamanan adalah faktor utama bagi KKKS untuk melakukan kegiatan operasional. Apabila daerah opersaional terganggu, akan membuat KKKS tidak nyaman dan mengurungkan niat untuk investasi,” ujarnya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan,  pengeboran pada sumur minyak di  wilayah kerja Pertamina EP di Muba tidak bisa dibenarkan.  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap KKKS juga harus melaporkan keadaan tersebut kepada pemerintah. “Untuk kasus Muba sampai sekarang saya belum mendapatkan laporan tertulisnya. Kalau ada laporan tertulis sampaikan ke saya nanti saya akan cari solusinya,” ujarnya.

Sementara itu, Public Relations Manager Pertamina EP Muhammad Baron mengatakan, pihaknya setuju dengan usulan Kadin. “Kami siap untuk berdiskusi dengan seluruh pihak terkait agar menemukan solusi terbaik atas permasalahan ini, dengan menegakkan peraturan hukum yang ada”, ujarnya.

Seperti diketahui, Pertamina dibantu aparat TNI dan Polres Muba awal Oktober 2016 melakukan penertiban sumur minyak milik negara yang berada di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Field Ramba di Mangunjaya dan Keluang, Muba. Dari 104 sumur, mayoritas telah ditutup dengan melakukan penyemenan pada mulut sumur. Namun, Polres Muba pada 11 Oktober 2016 menghentikan kegiatan pengamanan penutupan penertiban sumur tersebut. Pasalnya,  sejumlah perwakilan masyarakat menunjukkan bukti surat dari Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang dimaknai oleh  masyarakat sebagai persetujuan Gubernur  bagi warga untuk mengebor sumur-sumur tersebut. Kemudian, Pelaksana Tugas Bupati Muba Beni Hernedi pada 15 Oktober 2016 mengirim surat kepada Pertamina EP yang menyarankan sementara waktu perusahaan menunda  eksekusi penertiban sumur di 27 titik di Mangunjaya dan sembilan titik di Keluang. (korankito.com/hasyim)