Tugas Berat Menanti Kepala Kominfo Palembang

Kepala Dinas Kominfo Palembang Kurniawan

Palembang – Tampuk kepemimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali diroling. Salah satunya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang, Kurniawan yang  menjadi satu dari puluhan pejabat SKPD Pemkot Palembang yang diganti kurang dari enam bulan.

Sebelumnya Kurniawan yang baru saja menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo, kembali digeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, menggantikan Sulaiman Amin yang bergeser ke Asisten I bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang. Sedangkan, untuk jabatan Kominfo diisi oleh Yanuarpan Yani, yang juga belum lama menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang.
“Ini adalah kewenangan pimpinan.Pada prinsipnya sebagai ASN siap ditempatkan dimana saja. Kita berharap 2018 Palembang EMAS bisa terwujud. Karena, ada beberapa hal krusial yang harus diperbaiki,” ulasnya.

Untuk Dinas Kominfo, kata Kurniawan, semua program-program kerja Dinas Kominfo sudah disusun . Dengan begitu Kepala dinas yang baru tinggal melaksanakan program kerja yang sudah ada dengan melakukan  konsolidasi bersama SDM di Kominfo.
“Terkait publikasi, sisi anggaran, smart city dan media center yang menjadi tugas Kominfo tinggal dijalankan. . Dan, yang baru nanti, harus siap dengan tufoksi Kominfo yang semakin luas,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawian Daerah (BKD) dan Diklat yang  berganti nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kota Palembang, Ratu Dewa menyampaikan, 79 pejabat setingkat eselon II dan Eselon III yang dilantik kemarin (Selasa-red) dalam rangka memantapkan perubahan struktur tatakelola organisasi (nomenklatur) yang akan mulai diterapkan di 2017. Dimana ada beberapa dinas/badan yang akan dipisah, dihapus serta digabung, sesuai fungsinya.

 

“Pelantikan hari ini minus dengan pelantikan Disdukcapil. Karena Disdukcapil merupakan instansi vertikal, dibawah langsung Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),” tukasnya. (korankito.com/ria)