Reklame Ilegal Bakal Ditertibkan

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan melakukan pembongkaran reklame yang menyalahi aturan. Hal ini ditegaskan Wakil Walikota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda saat rapat dengan tim penegak Perda No7/2010 tentang penyelenggaraan reklame di Balai Kota, Rabu (14/12).

Finda mengungkapkan, keberadaan reklame di beberapa titik strategis di Palembang kian tak terkendali. Tak hanya reklame, jenis baliho dan spanduk pun sudah bermunculan tanpa memperhatikan estetika tata kota.

 

“Saat ini ada 25 reklame baik yang berukuran medium maupun kecil yang menjadi pengawasan. Beberapa reklame ini setelah kita lihat langsung ke lapangan, rupanya banyak melanggar aturan. Ini dibiarkan saja berdiri bahkan dipasang iklan produk secara berkala,” ungkapnya.

 

Ia menjelaskan berdasarkan Perda tersebut sangat jelas reklame tidak boleh berada di wilayah tertentu seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), maupun di atas saluran air. “Saat kita tinjau, bahkan ada tiang reklame maupun baliho yang sudah habis masa izinnya. Kondisinya juga sudah berkarat dan rentan jatuh. Jelas ini sangat membahayakan,” ungkapnya.
Untuk langkah awal ini, pihaknya akan memberikan peringatan kepada pemilik maupun advertising yang mengelolanya. Jika sudah mencapai dua kali peringatan belum ada tindakan, maka pihaknya bersama jajaran terkait akan mengeksekusi reklame liar ini. “Saat ini masih kita beri toleransi, makanya yang habis masa izinnya segera diperpanjang, dan bagi yang letaknya di wilayah RTH harus dipindahkan,” tegasnya.
Kendati harus mencabut beberapa reklame liar, Finda mengaku tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berkurangnya pajak dari reklame ini. Menurutnya, ada banyak sumber PAD yang bisa didapat tanpa perlu membiarkan pelanggaran terjadi.korankito.com/ria