Bisa Dipercaya

Pemkot Tunda Pembayaran TPP PNS 

Kantor Walikota Palembang

Palembang – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum bisa menikmati uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada akhir tahun ini. Pasalnya, Pemkot Palembang akan menunda proses pembayaran TPP tersebut. Penundaan pembayaran TPP dikarenakan adanya defisit anggaran pendapatan yang diterima Pemkot Palembang sehhingga mengharuskan pembayaran TPP bagi PNS harus ditunda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin mengungkapkan, TPP yang ditunda pembayarannya itu, yakni TPP yang seharusnya diterima PNS Pemkot Palembang untuk bulan Desember 2016.

Berita Sejenis

SMKN 2 Palembang Bidik World Class

Dzhalilov Targetkan Top Skor Bersama SFC

Terduga Teroris ‘Jakfar’ Dikenal Tertutup di…

1 daripada 3.067

TPP ini rencananya akan dibayarkan pada bulan Januari 2017. “Iya memang sedikit ada masalah dalam pembayaran TPP ini,” ungkapnya.

Menurutnya, memang tengah terjadi defisit dalam anggaran pendapatan Pemkot Palembang. Meski demikian, ia memastikan Pemkot tetap akan membayarkan TPP itu  walaupun sedikit mengalami penundaan.

“Hanya isu saja, TPP tidak akan hilang, tetap kita bayarkan. Namun, diharapkan pengertiannya saja. Keuangan kita ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sekarang berkurang karena ada beberapa Dinas yang anggaran pendapatannya tidak mencapai target, seperti beberapa pajak dan retribusi,” jelasnya.

Hoyin menegaskan, TPP untuk bulan Desember 2016 kemungkinan besar akan dibayarkan pada bulan Januari 2017. Menurutnya, hingga saat ini masih dalam perhitungan. “Hanya defisit saja. Bulan kemarin tidak ada masalah, dibayar pas bulannya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, TPP ini tak bisa dihapuskan begitu saja karena sebagai motivasi bagi PNS di jajaran Pemkot Palembang dan dinikmati oleh seluruh PNS. “Karena adanya isu ini, ada beberapa bank yang enggan menerima pengajuan pinjaman PNS yang banyak melakukan pinjaman dengan dana TPP tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, ada juga ucapan dari pegawai yang menginginkan perjalanan dinas dihapus saja karena hanya dinikmati orang-orang tertentu saja. “Mudah-mudahan pak Wali Kota (Wako) tidak menghapuskan hak-hak dari pegawai,” katanya.

Hoyin berharap, kedepan TPP ini tidak akan menjadi masalah. Mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang yang dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun terbilang sehat karena anggaran belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung.

“Belanja langsung kita Rp 1.597 triliun, sedangkan belanja tidak langsung kita Rp 1,497 triliun, bisa dikatakan ini sehatlah,” tukasnya. (korankito.com/ria)