Dewan Pendidikan Sumsel Minta Kejelasan Urungnya Moratorium UN

Ketua Dewan Pendidikan Sumsel Sirozi.Foto/Eja

 

Palembang – Usulan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud) terkait moratorium ujian nasional (UN) ditolak peserta rapat terbatas yang di pimpin Presiden.

Atas keputusan tersebut Ketua Dewan Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) Muhammad Sirozi mengatakan, agar pemerintah untuk segera memberikan kepastian mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan diberlakukan 2017 mendatang. Setiap kebijakan baru pasti memiliki resiko dalam penerapaannya. “Akan ada pro dan kontra, akan ada dampak positif maupun negatif. Namun kebijakan apapun itu pasti sudah melalui kajian yang matang oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah harus memberikan ketegasan mengenai keputusan tersebut, agar pihak sekolah dapat segera merealisasikannya dan mempersiapkan siswanya,” ulas Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah ini, kemarin.

Menurut Sirozi, dirinya secara pribadi menyetujui moratorium UN. Dengan adanya moratorium maka pihak Kemdikbud dapat melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan UN yang saat ini bukan lagi menjadi tolak ukur kelulusan siswa. Sirozi menilai, pelaksanaan UN itu sendiri hanya menghabiskan anggaran negara saja, pasalnya dana yang dikucurkan untuk pelaksanaan UN sangat besar sekali mencapai nilai satu triliun rupiah. “Kan lebih baik dananya dipakai untuk membiayai siswa yang berprestasi dan prasejahtera. Apalagi saat ini UN bukan lagi tolak ukur kelulusan, jadi lebih baik dihapuskan sajalah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Palembang Zulfikri berpendapat berbeda. Menurut Zulfikri, UN itu sebaiknya tetap diadakan sebagai pemetaan kredibilitas guru dan siswanya di seluruh daerah. Jadi pemerintah dapat memicu dan memberikan bantuan yang tepat kepada daerah yang masih tertinggal dari daerah yang lainnya. “Kan semua kelemahan pendidikan di setiap daerah berbeda. Jadi melalui UN pemerintah dapat memberikan pembinaan yang lebih tepat,” tambah juri debat Bahasa Inggris tingkat nasional ini.

Dikatakannya, jika yang ditakutkan adalah kecurangan oknum guru yang memberikan bocoran jawaban kepada siswanya saat UN, kan ujiannya sekarang sudah berbasis komputer atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dikerjakan secara online. Jadi dapat terjamin keabsahan jawabannya. “Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah memenuhi infrastruktur untuk melaksanakan UNBK saja,” pungkas Zul. (korankito.com/Eja)