Bisa Dipercaya

Plt Bupati Muba Dilaporkan ke Polda Sumsel

img_2874
LAPOR – M Wisnu Oemar selaku penasehat hukum pelapor saat menyampaikan laporannya di SPKT Polda Sumsel, Senin (5/12). Foto/Kardo

Palembang – Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin David BJ Siregar, Senin (5/12) dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel. Dilaporkannya David BJ Siregar karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Plt Bupati Muba.

Diketahui, David telah melakukan mutasi pejabat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Ali Badri (49) tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, pada 2 November 2016.

Berita Sejenis
1 daripada 2

Melalui penasehat hukum pelapor yang tak mau disebutkan namanya yakni M Wisnu Oemar jika laporan David sudah tertera dalam laporan polisi nomor LPB/903/XII/2016/SPKT.

Ditemui, Wisnu berujar, jika pihaknya melaporkan David atas pasal 421 KUHP tentang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan berdasarkan pasal 132 A ayat (1) huruf (a) PP nomor 49 tahun 2008, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali ada izin persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Kami melaporkan Plt Bupati yang mengganti pejabat tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat tinggi kecuali pejabat tersebut melanggar perundang-undangan. Sementara Pak Ali ini baru menjabat selama tiga bulan menjadi kepala dinas PUBM,” jelasnya.

Selain itu, Ali juga digantikan oleh Herman Mayori yang sebelumnya Sekretaris Dinas PUBM Muba dengan SK Bupati Muba nomor 821/2409/KEP/KDH/2016 sampai dengan 821/2421/KEP/KDH/2016 tanpa persetujuan Mendagri. “Sementara Ali dibangkupanjangkan sebagai PNS Pemprov Sumsel. Juga saat pelantikan atas mutasi tersebut, Pak Ali sedang dalam masa cuti dan baru mengetahui mutasi tersebut setelah pelantikan sudah selesai,” ucapnya.

Wisnu pun membawa sejumlah barang bukti untuk melengkapi laporannya berupa daftar nama mutasi pejabat, nomor SK mutasi, surat cuti pelapor, foto pelantikan, PP nomor 49 tahun 2008, fotokopi UU RI nomor 5 tahun 2014, serta fotokopi UU RI nomor 30 tahun 2014.

“Kami memohon kepada pihak kepolisian untuk menindaklaanjuti laporan ini dengan cepat. Karena mutasi yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang ini dapat berindikasi pada penyalahgunaan anggaran negara dan tindak pidana korupsi. Sementara saat ini di Muba menjelang pilkada. Ini momen yang sangat rentan ujarnya.

Sementara itu, Ka Siaga SPKT Polda Sumsel Kompol Hendri membenarkan bahwa adanya laporan tersebut. Pihaknya akan segera menindaklanjuti pelaporan tersebut. “Laporan akan ditindaklanjuti dan diproses oleh Direktoran Reskrim Polda Sumsel,” singkatnya.

Terpisah, Kabag Humas Setda Muba Apriadi mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya laporan tersebut dan baru akan melaporkannya ke atasan. “Baru tahu ada laporan. Saya belum bisa memberikan keterangan apapun. Saya akan laporkan dulu perihal ini kepada Plt Bupati,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon selular. (korankito.com/kardo)