Proses Hukum 11 Orang Diduga Mufakat Makar Tidak Dihentikan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Foto/Dok

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Foto/Dok

Jakarta – Tiga dari 11 orang diduga bermufakat untuk makar dan melakukan tindak pidana ujaran kebencian ditahan pihak kepolisian dan delapan dilepas namun proses hukum tetap dilanjutkan atau tidak dihentikan.

Ketiga orang tersebut yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal Kobar.Sedangkan delapan lainnya yang tidak ditahan adalah mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein, Eko, Alfin dan putri Presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri serta pentolan Dewa 19 sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, tujuh orang dikenakan sangkaan melakukan permufakatan makar Kivlan Zein, Adityawarman Thaha, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alfin dan Rachmawati Soerkarnoputri. ‘’Dikenakan pasal 107 jon to Pasal 110 jonto Pasal 87 KUHP yakni permufakatan makar,’’ ujar Boy dalam konferensi pers di Mabes Polri, Sabtu (3/12) siang.

Berikutnya, kata Boy, dua kakak beradik yakni Jamran dan Rizal Kohar disangkakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian dijerat dengan Pasal 28 UU ITE. Sedangkan Sri Bintang Pamungkas disangkakan terkait konten di media sosial. ‘’Sri Bintang Pamungkas terkait konten Youtube pada 2 November 2016 yakni upaya penghasutan melalui media sosial,’’ papar Boy.

Untuk Ahmad Dhani dikenakan sangkaan kejahatan penguasa umum yang disebut dalam Pasal 207 KUHP.

Boy juga menjelaskan, walaupun tidak ditahan proses hukum tetap berjalan dan seluruh barang bukti terkait perbuatan yang dilakukan 11 orang yang disangkakan permufakatan makar serta ujaran kebencian tersebut terus didalami. ‘’Barang buktinya berupa video, hasil monitoring alat komunikasi, konten media sosial serta keterangan ahli IT (informasi dan teknologi-red) sudah ditangan penyidik dan terus didalami,’’ paparnya.

Langkah yang dilakukan polisi itu, tambah Boy, merupakan upaya dan strategi untuk menjaga kemurnian aksi damai 2 Desember 2016. ‘’Intinya tindakan hukum itu untuk mencegah terjadinya unsur memanfaatkan aksi damai,’’ tegasnya.

Semua itu urainya, Boy hasil pantauan dan dipelajari selama 20 hari setelah aksi damai 4 November 2016 karena ada upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi dengan tujuan lain. (korankito.com/Hasjim)