Bisa Dipercaya

Widodo : Tidak Ada Izin, itu Pungli

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo. Foto/Eja
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo. Foto/Eja

Palembang – Menanggapi polemik mengenai isu adanya pungutan liar (pungli) di salah satu sekolah yang ada di Palembang, membuat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo angkat bicara. Menurutnya, apapun himbauan mengenai sumbangan ke sekolah baik dari komite maupun pihak sekolahnya sendiri kepada orangtua dan wali siswa tanpa ada izin persetujuan dari kepala daerah merupakan pungli.

“Meskipun ada persetujuan sumbangan dari pihak komite dan orangtua dalam hasil rapat, kalau tidak ada izin dari pemimpin tertinggi daerah tersebut. Jelas itu termasuk pungli,” tegas Widodo kepada korankito.com di ruang kerjanya, Senin (28/11).

Berita Sejenis

Rani Divonis DuaTahun Penjara

Widodo Tantang Vendor Penyedia Internet

Gawat! Pelatih Bali United Kantongi Karakteristik SFC

1 daripada 9

Kebijakan penarikan dana dari orangtua siswa, meski tidak ditentukan jumlah besarannya tetap harus meminta izin dulu. Dijelaskannya, masyarakat ataupun orangtualah yang memilih kepala daerahnya, lalu kepala daerahnya mengangkat kepala sekolah. Jadi kepala sekolah manapun tidak berhak menarik pungutan tanpa adanya izin.

“Kalau dalihnya sudah dirapatkan dan masih tidak ada izin, itu namanya dikondisikan. Kan sudah ada peraturan daerahnya (perda) yang dikeluarkan baik dari Bupati, Walikota ataupun langsung dari Gubernur. Takutnya dengan alasan sudah disetujui komite dan orangtua siswa, pungli yang dikondisikan seperti itu akan menjamur,” ulasnya.

Selain itu, setiap kebijakan itu diberikan dan diatur oleh pemerintah, bukan dari komite. Sekolah yang dulunya RSBI dan memang dinyatakan unggulan oleh kepala daerahnya bisa menarik iuran selama tidak memberatkan dan dipandang perlu. (korankito.com/ejak)