Staff Ahli Bukan Jabatan Parkiran

harobin-mustafa

Sekda Kota Palembang, Harobin Mustofa

Palembang – Jabatan ataff ahli walikota mempunyai tugas yang sama penting dengan tugas asisten yang bertugas membantu sekretaris saerah (Sekda). Jabatan staff ahli sangat dibutuhkan untuk membantu kinerja seorang kepala daerah dan harus diberdayakan secara optimal. Hal ini diungkapkan Walikota Jambi, Syarief Fasha dalam Rakor Staff Ahli Walikota Se-Indonesia di Hotel Horison Ultima, Kamis (24/11).

“Kegiatan seorang kepala daerah sangat banyak setiap harinya. Setiap Kepala daerah tidak bisa berada dibanyak tempat setiap harinya. Jadi sudah menjadi tugas staff ahli untuk mewakilinya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk menjadi staff ahli walikota itu ada kriteria khusus. Bahkan seleksi untuk bisa menjadi seorang staff ahli lebih berat dari seleksi menjadi kepala daerah. “Untuk jabatan staff ahli itu minimal pernah menjabat kepala di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebanyak dua kali,” ujarnya.

Karena itu, tugas dan fungsi dari staff ahli harus dioptimalkan. Jangan beranggapan jabatan staff ahki hanya jabatan parkiran namun sesungguhnya jabatan staff ahli ini bertugas membantu kela daerah.

Karena selama ini kegiatan daerah dibantu oleh Sekda, kedepannya hal tersebut tidak boleh lagi. “Sekda tidak bisa kemana-mana dan harus ada didalam kantor karena merupakan kepala kantor,” katanya.

Sementara itu, Sekda kota Palembang Harobin Mastofa mengaku, sangat berterima kasih karena telah dipercaya menjadi tuan rumah Rakornas staf ahli Indonesia. “Selama ini staf ahli seolah jabatan yang tak populer dan jabatan pembuangan, tapi sebenarnya tidak seperti itu,” terangnya.

Lebih lanjut, Harobin menegaskan jabatan staf ahli juga tergantung dari Walikota mau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin atau tidak dan yang bersangkutan sendiri juga harus aktif melaksanakan tugasnya juga memberikan masukan tanpa harus diminta. “Kita ingin komitmen staf ahli bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Paling tidak mereka diberdayakan,” katanya.

Seiring dengan perkembangannya, berdasarkan nomenklatur dengan PP nomor 18/2016 dimana staf ahli cukup tiga orang saja. “Namun bila perlu kita minta lima staf ahli, seperti di Jambi yang minta tujuh staf ahli,” sambungnya seraya menyebut melalui rakornas, nantinya bisa merumuskan agar staf ahli lebih dihargai lagi.

Dalam kesempatan itu pula, ia menyebut Staf ahli di Pemkot sendiri sudah ada yang bagus dan dirinya tak menapik masih ada staf ahli yang perlu peningkatan kinerja yang lebih baik. “Sekarang saya tantang staf ahli untuk bekerja lebih baik lagi,” imbuhnya.

Staf ahli ekbang (ekonomi pembangunan) dan investasi Palembang, Sudirman Tegoeh menyebut kegiatan rakor merupakan inovasi dan dapat kita gunakan dalam rangka mengkoordinasikan seluruh staf ahli di Indoensia. “Pelaksanaan kegiatan ini juga zero rupiah dan tidak membebani APBD,” klaimnya.

Lebih lanjut, Sudirman mengaku tugas staf ahli sangat strategis dalam membantu kepala daerah dan lebih cepat akselerasi. “Staf ahli harus membuat satu rumusan supaya bisa menambah tugas pokok dan peranan staf ahli,” sambungnya seraya menyebut pihaknya sudah membentuk forum staf ahli se Indonesia dan akan membentuk forum staf ahli kabupaten.

Kendati demikian, Sudirman tak menapik saat ini masih banyak daerah yang mengganggap staf ahli merupakan jabatan buangan, tampungan dan pejabat yang tak sejalan dengan kepala daerah. “Justru staf ahli membantu kepala daerah dan asisten membantu Sekda,” lanjutnya.

Dirinya pun menilai selama ini Kepala daerah Palembang, juga bisa memberikan akses langsung dan sudah memberdayakan staf ahli yang ada. “Namun berdasarkan nomenklatur, memang sudah dikunci maksimal hanya ada tiga staf ahli saja,” tukasnya. (korankito.com/ria)