PGRI Palembang Tolak Ujian Kompetensi Guru

Ketua PGRI Kota Palembang Hasanuddin . Foto/Eja

Ketua PGRI Kota Palembang Hasanuddin . Foto/Eja

 

Palembang – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Palembang anggap ujian kompetensi guru (UKG) membebani guru.

Ketua PGRI Kota Palembang Hasanuddin menegaskan, salah satu upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan guru adalah meminta pemerintah tidak membebani guru dengan UKG, karena kegiatan ini dapat menghambat tugas pokok da fungsi guru secara proporsional.

“Belakangan ini kebanyakan guru mengeluh mengenai UKG. Pasalnya, mereka menganggap UKG hanya menghambat tugas pokok mereka sebagai guru. Maka dari itu kami mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menghapuskan UKG,” ungkapnya usai diskusi panel di Hotel Swarna Dwipa, Senin (21/11).

Menurut Hasanuddin, kesejahteraan guru dalam bentuk sertifikasi saat ini sudah sangat cukup dan pihaknya berharap pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan untuk menghapus sertifikasi. “Yang jadi kendala saat ini adalah sering terlambatnya pencairan dana tersebut. Kami berharap tidak ada keiginan pemerintah untuk menghapuskan sertifikasi guru,” harapnya.

Selain itu, dalam diskusi panel ini pihaknya juga melakukan pembahasan tentang perlindungan guru dari perlakuan kriminalitas. ” Melalui kegiatan ini kami kembali mengingatkan kepada para guru mengenai norma dan etika seorang pendidik, agar terhindar dari tindak pelecehan maupun kekerasan yang berujung tindak kriminal. Tentunya kami akan melindungi guru-guru dari pelecehan yang sering terjadi selama ini. Jika ada yang melaporkan guru, kami akan melaporkan balik yang bersangkutan,” tegasnya. (korankito.com/Eja)