Belanja Daerah Lahat 2017 Sebesar Rp1,79 Triliun

BELANJA DAERAH: Bupati Lahat Aswari Riva'i bersama pimpinan DPRD Lahat menandatangani rancangan kebijakan umum APBD 2017, Senin (21/11). DPRD Lahat gelar rapat paripurna ke-X masa persidangan ke tiga dengan agenda pandangan pansus III dewan tentang anggaran belanja Lahat 2017, Foto/ist.

BELANJA DAERAH: Bupati Lahat Aswari Riva’i bersama pimpinan DPRD Lahat menandatangani rancangan kebijakan umum APBD 2017, Senin (21/11). DPRD Lahat gelar rapat paripurna ke-X masa persidangan ke tiga dengan agenda pandangan pansus III dewan tentang anggaran belanja Lahat 2017, Foto/ist.

 

Lahat – Belanja daerah tahun 2017 Kabupaten Lahat dalam rancangan kesepakatan kebijakan umum APBD sebesar Rp1,79 triliun, hal itu disampaikan panitia khusus DPRD Lahat dalam rapat paripurna ke-X pada masa persidangan ketiga, Senin (21/11).

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Lahat H Aswari Rivai tersebut, disebutkan pula prioritas anggaran sementara (PPAS) dengan besaran pendapatan daerah Rp1,74 triliun serta pembiayaan netto mencapai Rp51,9 miliar.

Juru Bicara (Jubir) Pansus III Wanhar Husen mengungkapkan, besaran angka tersebut berdasarkan hasil pembahasan dalam alokasi target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2017. ‘’Semua kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat hendaknya dapat dianggarkan dalam APBD 2017,’’ paparnya.

Ia juga menyampaikan, agar tim anggaran pendapatan daerah (TAPD) lebih proaktif sehingga rancangan kesepakatan kebijakan umum APBD maupun PPAS dapat tepat waktu. ‘’Selain itu perlu pula memperhatikan jadwal pembahasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku,’’ ujarnya.

Hal lain yang disampaikan Wanhar yakni, dalam penyusunan program serta kegiatan, masing-masing SKPD agar dihindarkan terjadinya tumpang tindih terhadap kegiatan antar SKPD dan hanya diprogramkan pada satu instansi.

Sementara itu, Bupati Lahat H Aswari Rivai mengatakan, target anggaran pendapatan daerah Rp1,74 triliun tersebut telah mengacu pada berbagai langkah kebijakan dan berdasarkan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu pula alokasi peruntukan belanja daerah sebesar Rp1,79 triliun. ‘’Tentunya itu nanti dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran (banggar) DPRD lalu  dituangkan dalam nota kesepakatan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat,’’ katanya. (korankito.com/Hasjim)