UMK Palembang Naik 8,25 Persen

UMK NAIK: Tahun depan upah minimum kota Palembang naik 8,25 persen atau menjadi Rp2,482.000 per orang hal itu disampaikan Kadisnaker Palembang

UMK NAIK: Tahun depan upah minimum kota Palembang naik 8,25 persen atau menjadi Rp2,482.000 per orang hal itu disampaikan Kadisnaker Palembang Yaniarpan Yani, Senin (21/11). Foto/Ria

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menetapkan upah minimum kota (UMK) Palembang 2017 sebesar Rp 2.484.000 atau naik 8,25 persen dibanding tahun 2016 sebesar Rp 2.294.000 per orang.
“Kita umumkan hari ini karena UMP sudah ditentukan terlebih dahulu pada 1 November yang lalu,” ujar Kadisnaker Kota Palembang Yanuarpan Yani, Senin (21/11).
Ia menjelaskan, UMK tersebut berlaku dengan standar tujuh jam kerja dalam sehari atau 40 jam kerja dalam sepekan. Dan mulai berlaku per 1 Januari 2017 untuk pekerja tetap, pekerja tidak tetap, dan pekerja dalam masa percobaan.
“UMK itu dihitung dari gaji pokok yang ditambahkan dengan tunjangan tetap. Sedangkan untuk lembur beda lagi dengan perhitungan 1/173 x upah pekerja dalam sebulan (UMK),‎” katanya.
Yanuarpan mengatakan, untuk perusahaan yang merasa keberatan dan tidak sanggup untuk menerapkan UMK diperusahaanya diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhannya ke badan pengawasan di Disnaker kota Palembang. “Nanti akan di audit, dan mungkin akan dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru,” terangnya.
Dengan keluarnya standar UMK untuk para pekerja ini tambahnya, pihaknya akan mulai melakukan sosialisasi baik melalui website milik Disnaker, media massa maupun menyampaikan langsung kepada perusahaan yang ada di Kota Palembang.
“Bidang Disnaker juga akan menyampaikan ke pihak pengusaha seperti Apindo dan serikat pekerja,” tegasnya.‎
Lebih lanjut ia mengatakan untuk perusahaan yang melanggar dengan tidak membayarkan upah pekerja sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan ketidaksanggupan tetap akan ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan tersebut. “Berdasarkan UU sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ini akan sesuai prosedur atau ancaman denda sebesar Rp 100 juta hingga Rp 400 juta dan kurungan penjara,” ungkapnya.
Bahkan tenaga kerja yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan UMK dapat membuat pengaduan atau melaporkan langsung kepada pemerintah melalui Disnaker Palembang.
Ia juga mengungkapkan selama tahun ini ada 80 kasus sudah dimediasi, baik masalah gaji, PHK, dan hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan.(korankito.com/ria)