Pemprov Sumsel Kaji Integrasi Jamsoskes Semesta ke Program JKN-KIS.

RAPAT PARIPURNA: Wakil Gubernur Ishak Mekki sampaikan jawaban pandangan fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda 2017, Kamis (17/11).Foto/humas

RAPAT PARIPURNA: Wakil Gubernur Ishak Mekki sampaikan jawaban pandangan fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda 2017, Kamis (17/11).Foto/humas

Palembang- Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan ada 3.797.261 warga Sumatera Selatan (Sumsel) belum tercover jaminan kesehatan, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Ishak Mekki menyampaikan, saat ini sedang dilakukan kajian tentang integrasi program Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program JKN-KIS.

Menurut Mekki, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendanai seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk bergabung dengan Program JKN-KIS. “Upaya yang dilakukan diantaranya, Dinas Kesehatan povinsi dan kabupaten/kota terus menerus memberikan advokasi kepada masyarakat yang mampu agar mendaftarkan diri secara mandiri sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri,” katanya.

Sehingga, paparnya,  jumlah masyarakat yang nantinya akan ditanggung pemerintah benar-benar masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, memperkuat upaya promotif dan preventif melalui gerakan bersama untuk hidup sehat terus dilakukan.

“Dua langkah ini telah dilakukan untuk menekan besarnya biaya dibutuhkan pemerintah terkait jaminan kesehatan,” ungkap Ishak Mekki.

Penjelasan Wagun itu merupakan salah satu bagian yang tercantum dalam tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel dalam rangkaian pembahasan Raperda APBD Sumsel tahun anggaran 2017.

Dalam rangkaian rapat Paripurna Pembahasan Raperda APBD Sumsel 2017, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Muhammad F. Ridho ST mengharapkan adanya penjelasan terkait pemberitaan media mengenai jaminan kesehatan.

Secara menyeluruh, tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel tentang Raperda APBD Sumsel tahun anggaran 2017, disampaikan Wagub Sumsel Ishak Mekki secara resmi dalam rapat Paripurna XX DPRD Sumsel, Kamis (17/11).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani dan hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman, perwakilan FKPD dan SKPD di lingkungan Pemprov  Sumsel.

Setelah disampaikan tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumsel, kemudian Paripurna dilanjutkan dengan persetujuan fraksi-fraksi DPRD Sumsel.

Wagun Ishak Mekki juga menyampaikan, pihaknya menyadari masih diperlukan tanggapan atau penjelasan lebih lanjut yang lebih detail terkait tanggapan dan atau jawaban Gubernur Sumsel ini.

“Kita harapkan dapat dibahas lebih detail bersama SKPD terkait yang membidangi dalam rapat-rapat Komisi, kita mengapresiasi DPRD Sumsel atas kerjasama yang baik selama ini, harapan kita pembahasan Raperda APBD Sumsel 2017 ini bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya.(korankito.com/Azza)