Diperlukan Kebijakan Kondusif untuk Optimalkan Aturan Praktik Monopoli

Mantan Ketua KPPU M Nawir Messi. Foto/ Azza

Ketua KPPU periode 2014-2015 M Nawir Messi. Foto/ Azza

Palembang – Kebijkan yang kondusif sangat diperlukan agar upaya penegakan hukum khususnya bidang praktik monopoli dan persaingan usaha akan lebih optimal.
Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2013-2015 M Nawir Messi, tiap tahun cukup banyak pelanggaran terkait praktik monopoli dan persaingan usaha yang dilaporkan warga ke KPPU. “Ratusan perkara pelanggaranm telah diselesaikan oleh KPPU yang sudah ada sejak 16 tahun lalu,” ujarnya seusai workshop, di Palembang, Kamis (17/11).
Maka itu, paparnya, diperlukan kebijakan yang kondusif agar penegakan hukum lebih baik. “Banyak kebijakan pusat dan daerah yang menghambat persaingan dan berdampak pada perekonomian,” tegasnya.
Beberapa tahun lalu sebelum KPPU melakukan pembenahan, biaya transportasi udara masih mahal karena jumlah maskapai yang minim. Namum KPPU mengusulkan untuk membangun iklim dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha. “Ya hasilnya sekarang semakin banyak maskapai yang beroperasi dan harga tiket pesawat semakin murah”, jelasnya.
Dengan membenahi sektor secara kondusif, maka yg menikmati pembenahan pembangunan ekonomi tidak hanya yang mempunyai uang. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan saja tapi juga penurunan harga. Banyak hal yang belum bisa ditangani KPPU, namun kalau bisa diperbaiki maka akan banyak kemajuan. “Kalau kita bisa perbaiki, banyak kemajuan maka mudah-mudahan apa yang diupayakan ada manfaat bagi kemajuan bangsa,” katanya.
Ia menjelaskan, bukan berarti UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan kesempatan persaingan usaha sebebas bebasnya tetapi peraturan itu merupakan langkah melindungi kepentingan nasional yang diatur pasal 32 (2) jis pasal 3 (1) dan pasal 51 dengan kebijakan persaingan. “Adapun kebijakan persaingan membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu untuk memonopoli sektor tertentu dengan catatan tidak melakukan eksploitasi konsumen,” tegasnya. (korankito.com/Azza)