Fraksi Golkar Minta Pemkot Bongkar Hotel Thamrin

download-5

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang, M Hidayat

Palembang – Polemik pembangunan hotel milik grup Thamrin Brother di  kawasan Rajawali Apartemen terus bergulir. Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Palembang dengan tegas meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera melakukan eksekusi pembongkaran hotel milik thamrin tersebut. Hal ini dikatakan Ketua DPD Golkar kota Palembang Hidayat di kediamannya, Rabu(16/11).

Ketua Fraksi Golkar menjelaskan, bangunan hotel milik Thamrin tersebut sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun2010 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, bahwa setiap kegiatan membangun dalam kota Palembang wajib memiliki IMB terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

“Thamrin hanya memiliki izin membangun rumah toko (Ruko) tiga lantai tapi diubah dan dibangun menjadi hotel berbintang dengan konstruksi tujuh lantai, yang jelas tidak ada izin dari dinas terkait,” terang Dayat

Seharusnya, Pemkot Palembang segera melakukan eksekusi. Sesuai dengan rekomendasi dari Komisi III DPRD  Palembang yang telah menjalankan fungsinya sebagai pengawasan. “Pemerintah kota Palembang segera mengambil tindakan tegas. Untuk memberikan efek jera pengusaha yang jelas-jelas mengangkangi peraturan daerah kota Palembang,” tegas Ketua Fraksi Golkar Palembang

Menurutnya, sudah hampir dua bulan permasalahan Hotel milik thamrin ini. Sampai saat ini belum ada tindakan pembongkaran oleh Pemkot Palembang. “Ada apa ini, pemerintah harus merespon cepat adanya permasalahan ini. Pemkot harus segera melakukan eksekusi pembongkaran kalau tidak dianggap lemah seolah melakukan pembiaran,” tegas dayat

Sementara Itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Alex Ferdinandus, dikonfirmasi terkait pelangaran yang dilakukan Thamrin yang jelas melanggar Perda Pemkot Palembang, mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari dinas tata kota Palembang untuk melakukan eksekusi sudah mereka lakukan.

“Sebagai penegak perda, kami sudah melakukan rapat bersama dinas tata kota untuk menyegel bangunan hotel milik Thamrin tersebut dan tidak boleh ada kegiatan apa pun,”kata Alex

Adanya permintaan dari dinas tata kota dan Komisi III DPRD Palembang untuk melakukan pembongkaran, Alex menegaskan, masih menunggu intruksi lanjutan. “Tugas Pol PP menegakkan perda, jika ada intruksi lanjutan dari pemerintah kita jalankan,” terangnya. (korankito.com/ria)