Puluhan Guru SMP di Lahat Ikuti Sosialisasi Anti Korupsi

GURU : Puluhan guru SMP di Lahat ikuti sosialisasi anti korupsi yang diselenggaranakan Inspektorat Lahat, Selasa (15/11). Foto/ilustrasi Retorika

GURU : Puluhan guru SMP di Lahat ikuti sosialisasi anti korupsi yang diselenggaranakan Inspektorat Lahat, Selasa (15/11). Foto/ilustrasi Retorika

Lahat – Puluhan guru sekolah menengah pertama (SMP) se-Kabupaten Lahat hadiri sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Komitmen Berantas Korupsi serta Sapu Bersih Pungutan Liar yang digelar Inspektorat Lahat di STM Negeri 1, Senin (15/11).

Menurut Kepala Inspektorat Lahat H Rudi Tamrin, Acara tersebut merupakan bagian dari sosialisasi untuk 8.095 aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Seganti Setungguan. ‘’Sehubungan dengan pemberantasan pungutan liar ini  setiap individu terlebih dahulu harus memiliki  integritas,’’ ujarnya saat menyampaikan pengarahannya di hadapan tenaga pendidik tersebut.

Ia menyebutkan, integritas merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan untuk memancarkan suatu kewibawaan dan kejujuran. ‘’Untuk itu integritas individu harus ada kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani,’’ tegasnya.

Rudi mengatakan, dimana nilai – nilai murni yang terhubung dalam integritas individu ini meliputi, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, keadilan, keberanian dan konsisten.

Untuk dunia pendidikan, paparnya, sudah ada Instruksi Mendagri No 180/3935/SJ Tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Instruksi tersebut memerintahkan bupati/walikota melalui Inspektorat kabupaten/ota untuk mencegah dan menghapus pungli, khususnya area pendidikan dengan fokus dalam hal pencairan bantuan operasional pengelola dana BOS dan pemotongan uang makan guru. ‘’Dalam pungli pasti ada hubungannya dengan gratifikasi dimana gratifikasi ini merupakan suatu tindakan pemberian uang, barang, komisi pinjaman dengan bunga dan sebagainya,’’ kata Rudi.

Ia mencontohkan, bentuk gartifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan, antara lain, terkait pemberian layanan masyarakat, tugas dalam proses penyusunan anggaran, tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi, kemudian pelaksanaan perjalanan dinas, proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai,  proses komunikasi negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan. ‘’Selain itu,ada pula  sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang, dan ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan serta keadaan yang lain yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya,’’ urainya.

Sementara itu, guru SMPN 3 Lahat Juliani mengaku, sosialisasi semacam ini memberikan manfaat yang dalam serta berdampak bagi para ASN. ‘’Saya berharap sosialisasi ini dapat menjadi upaya mencegahan berbuat KKN sehingga mempu menjadikan Kabupaten Lahat bebas, bersih dari KKN,’’ tututnya. (korankito.com/Hasjim)