Pejabat ASN Masih Sedikit Ikut Tax Amnesti

img-20161108-wa0166-1

Palembang – Program tax amnesty (pengampunan pajak) ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para wajib pajak (WP), terutama untuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Padahal program yang diluncurkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan perolehan pajak dari wajib pajak memiliki banyaknya manfaat yang didapatkan.

Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Palembang, dari 239 pejabat di lingkungan pemerintahan baik Pemprov Sumsel maupun Pemkot Palembang, baru 17 orang pejabat yang mengikuti tax amnesty dan melaporkan harta kekayaan mereka.

“Itu artinya masih rendah dibawah 15 persen,” ungkap Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung (Babel), Muhammad Ismiransyah M Zain.

Ia menjelaskan, meskipun penerimaan dari tax amnesty tahap pertama mengalami surplus sebesar Rp 89 triliun, namun untuk pemasukan pajak nasional itu masih rendah. Dari target yang ditetapkan dalam persentase sebesar 85 persen baru terealisasi 56 persen.

Karena itu melalui tahap kedua ini, diharapkan akan ada penambahan-penambahan dari segala jenis usaha dan jasa dari wajib pajak. Penambahan itu agar target nasional 2016 dapat terealisasi meskipun hanya mencapai 82 persen dari 85 persen target yang ditetapkan.

Untuk penerimaan dari tax amnesti pada Aparatur Sipil Negara (PNS) juga masih rendah, bukan hanya dari pejabat ASN saja, sektor lain seperti pengusaha, Unit  Kecil Mikro (UKM), jasa profesi seperti dokter. Rata-rata persentase keikutsertaannya juga masih berada di kisaran 10 persen.

“Contohnya untuk dokter di Sumsel dengan 1002 yang ikut baru 156, jasa konsultan dari 55 yang ikut 29, Notaris dari 193 yang ikut baru 41 orang,” bebernya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang menggarap untuk wajib pajak dari sekrot UKM. UKM ini sendiri juga masih sangat minim padahal ada 10.000 wajib pajak dari sektor UKM yang bisa digarap untuk tax amnesti ini. Hal ini juga menjadi kendala pihaknya untuk bisa menjangkau penerimaan pajak dari wajib pajak UKM tersebut.

Dari sekian banyak sosialisasi yang dilakukan pihaknya rata-rata masih diabaikan oleh para pelaku usaha UKM ini. “Jadi kita mengharapkan bantuan dari Walikota dan wakil Walikota terkait UKM ini,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda menyampaikan, tax amnesty adalah program baik. Akan rugi kalau tidak dimanfaatkan selaku wajib pajak. Karena disini juga, dapat mengungkap kewajiban harta dan membayar tebusan, demi membaiknya pertumbuhan ekonomi.
“Pengampunan pajak merupakan program pemerintah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan WP untuk bayar pajak dengan waktu tertentu tanpa dikenakan sangsi karena ketaatan,” ulasnya.

Selain itu, sambung Finda, tax amnesty berkorelasi terhadap pembangunan Kota Palembang. Itulah kenapa  perlu kesadaran juga dari seluruh element masyarakat termasuk kesadaran dari pejabat untuk laporkan kekayaannya.

“Disini lami juga akan membantu DJP untuk mendorong pengusaha yang belum bayar dan memanfaatkan program, agar kedepan tidak susah. Harus diketahui banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan,” imbuhnya. (korankito.com/ria)