Penyewa Kios Pasar 16 Ilir dan PD Pasar Akan Laporkan Pemilik Sertifikat

img_0341

Palembang – Pedagang yang menyewa di kios Pasar 16 Ilir mulai resah dengan adanya kisruh yang terjadi antara pemilik kios Pasar 16 Ilir dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya. Hal itu menyebabkan beberapa dari penyewa memilih untuk melaporkanya ke pihak kepolisian.
“Kami ingin melaporkan keresahan kami dengan PD Pasar selaku pihak pengelola Pasar 16 Ilir. Pasalnya, kami sudah membayar uang sewa dan terancam tidak mendapatkan kios karena kejadian yang terjadi saat ini,” jelas salah satu pedagang bernama Atik, saat ditemui di kantor PD Pasar Palembang, Senin (7/11).

Atik mengungkapkan, sejak 2006 ia dan beberapa penyewa lainnya sudah berdagang di Pasar 16 Ilir. Dan selama itu tidak ada masalah baik antara dirinya sebagai penyewa maupun antara pemilik dengan pengembang sebelumnya.

Persoalan baru muncul setelah adanya pengambil alihan pengelolaan Pasar 16 Ilir oleh PD Pasar. Padahal, atas permintaan pemilik lama, ia bersama beberapa pedagang lain sudah membayar uang sewa.

“Kami merasa seperti dibohongi, dari PD Pasar meminta agar kami mendaftar, dan yang merasa pemilik meminta kami membayar, jika tidak kami diusir dari tempat kami biasa mencari nafkah,” jelasnya.
Atik dan beberapa pedagang lain pun terlanjur telah membayarkan sewa saat mendapatkan penjelasan dari PD Pasar kalau kios yang ditempati oleh beberapa penyewa bukanlah milik pemilik lama. Selain itu juga ia dan yang lainnya menyayangkan sikap bekas pemilik yang tidak ingin kios yang kami tempati diambil alih oleh PD Pasar karena masa Hak Guna Bangunan (HGB) nya telah habis. Sedangkan uang yang telah dibayarkan harusnya tidak diambil oleh pemilik yang merasa memiliki sertifikat hak milik.

“Terkait persoalan sewa ini Pernah kami tanyakan ke pemilik, tapi kata mereka jika mereka tetap pemiliknya. Padahal mereka sudah tau, sedangkan dari PD Pasar akan ambil alih seluruh kios dan akan menerapkan sistem sewa. Atas dasar itu kami ingin melaporkan ke pihak kepolisian, karena kami takut nanti uang yang kami berikan tidak dikembalikan,” terangnya.

Atik menerangkan, biaya sewa yang ditetapkan PD Pasar dan pemilik yang memiliki sertifikat selisih harga sewanya cukup banyak. Karena, sejak tahun 2006 dirinya dikenakan sewa sebesar Rp32 juta, naik Rp45 juta, bahkan ada yang sampai Rp80 juta. Sedangkan, untuk sewa yang akan ditetapkan PD Pasar, berkisar antara Rp20-30 juta per tahun.

“Jadi, tujuan kami melaporkan ini pertama, kami merasa tertipu karena pemilik yang mengetahui persoalan ini tidak pernah menceritakan ke kami, terkait habisnya masa HGB dan rencana penerapan sewa oleh PD Pasar secara langsung. Apalagi kami sudah memberikan uang sewa kepada bekas pemilik,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional (Dirops) PD Pasar Palembang Jaya, Febrianto menerangkan, pihaknya siap membantu pedagang yang merasa telah membayar uang sewa ke bekas pemilik HGB yang telah habis masanya.

Karena, secara aturan dan Undang-undang, mereka yang mengaku sebagai pemilik HGB maupun sertifkat hak milik atas satuan rumah susun, sudah habis masanya per Januari 2016 sesuai kontrak 20 tahun yang tercantum pada perjanjian.

Artinya, sekarang untuk pengelolaannya diambil alih oleh PD Pasar Palembang Jaya selaku kepanjang tanganan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. “Jadi jika ada yang melakukan aktifitas pungutan sewa oleh pemilik lama saat ini, maka sama saja dengan penggelapan dan dapat dipidanakan oleh penyewa yang merasa rertipu dengan cara tipu daya,” katanya.

Bahkan PD. Pasar juga berencana akan melaporkan balik oknum pemilik kios Pasar 16 Ilir. Pelaporan itu terkait pencemaran nama terhadap institusi pemerintahan yakni PD Pasar itu sendiri.”Jadi kami bersama pedagang, yang notabene adalah penyewa, akan melakukan pelaporan ke Polresta Palembang,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, saat ini PD Pasar banyak menerima tuduhan-tuduhan dari beberapa oknum pemilik yang seharusnya sudah habis masa HGB nya, terkait dengan pengambil alihan Pasar 16 Ilir.

Dimana, bermodalkan sertifikat sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Pasar 16 Ilir, beberapa oknum yang mengaku sebagai pemilik tersebut, telah menyebarkan dan melakukan penghasutan terkait dengan dasar pengelolaan Pasar 16 Ilir yang dianggap salah dan menyalahi prosedur.

Akibatnya, beberapa pedagang yang akan melakukan sewa terkait keputusan Walikota untuk ambil alih Pasar 16 Ilir sejak Januari 2016, hingga saat ini tidak berjalan karena dihalng-halangi. “Jadi ada beberapa oknum yang akan kita laporkan, terkait dengan pencemaran nama baik dan penggelapan,” jelasnya.

Febri didampingi kuasa Hukum PD Pasar Palembang Jaya, Ferri Gunawan, SH menyampaikan, saat ini pihaknya harus segera melakukan penertiban terhadap Pasar 16 Ilir.

Pasalnya, berdasarkan kacamata PD Pasar selaku pihak yang diberi kuasa oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, melihat ada kerugian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa dihasilkan dari pengelolaan Pasar 16 Ilir yang disinyalir bisa mencapai 30 miliar pertahun.

Itulah kenapa pihaknya akan segera melakukan penertiban melaluo tim terpadu yang dibentuk bersama Forum Pimpinan Daerah (FKPD) dan beberapa element terkait yang terdiri dari, TNI, Kepolisian, Pol PP, Inspektorat, serts Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

“Saat ini, pembahasa terkait dengan penarikan sewa berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali). Itulah kenapa melalui tim terpadu ini, harapan kita ada masukan langkah dan tindaklanjut secara hukum,” jelasnya. (korankito.com/ria)