IGI Palembang Dukung Penghapusan UN

ketua-igi-kota-palembang

Palembang – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Palembang mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN). Mengingat pelajar itu telah menempuh proses pembelajaran yang sangat lama untuk sebelum dapat lulus kejenjang berikutnya.

Ketua IGI Palembang, Kemas Ari Panji, kepada Koran kito jika UN itu hanya menjadi momok  yang dapat mencegah siswa untuk melangkah lebih maju. Menurutnya yang harus dinilai adalah prosesnya secara keseluruhan dan bukan hanya ditentukan oleh beberapa soal dalam UN.

“Kami (IGI Palembang) sangat mendukung kebijakan penghapusan UN sebagai standar kelulusan siswa. Baiknya, kelulusan siswa itu melalui penilaian secara keseluruhan. Baik dari proses pembelajaran saat pertama kali masuk ke sekolah, sikapnya, etikanya di sekolah dan berbagai aspek lain yang dapat membangun karakter mereka secara merata, baik intelektual dan iman dan taqwa (Imtaq),” kata Kemas kepada Koran kito, Selasa (1/11).

Lebih lanjut ia mengatakan, Kurikulum 2013 (K13) yang saat ini tengah dijalankan sangat cocok dengan wacana penghapusan UN. Pasalnya, penilaian dalam rapor K13 sudah sangat lengkap dalam segi penilaian terhadap indeks pencapaian nilai siswa.

“Namun, selain penghapusan UN sebagai standar kelulusan harusnya ada solusi lain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)  sebagai standar pemetaan tingkat prestasi siswa secara nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Widodo menjelaskan, UN itu tetap diperlukan sebagai penentu mutu sekolah antar daerah secara nasional. Masalahnya adalah, UN tidak seharusnya menjadi patokan untuk kriteria kelulusan. Sebetulnya UN untuk itu untuk memetakan kemampuan siswa dan mutu sekolahnya,

“Sumsel kan bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi mesti ikut UN kalau masih ada. UN itu diharapkan untuk pemetaan kemampuan siswa secara nasional. Saya berharap UN masih ada untuk pemetaan, tidak untuk menentukan kelulusan melainkan untuk pembenahan. Kita berharapkan proses yg terjadi di UN itu akuntabel, berintegritas,” pungkas Widodo. (korankito.com/eja)