SMA/SMK Diambilalih Provinsi, APBD Palembang Turun Jadi 1,9 T

dprd-plg

Palembang – Adanya pengambilalihan SMA/SMK Kota Palembang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel ditentang oleh DPRD Kota Palembang. Pasalnya akan banyak kerugian yang akan dialami oleh Pemkot Palembang jika hal itu benar-benar terwujud.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, Syahril Eddy. “Bentuk penolakan kami hanya memberikan saran kepada pihak Pemkot Palembang untuk mengeluarkan argumen hukum, dan dampak kerugiannya. Karena itu kami tegaskan kami menolak”katanya, Kamis (27/10).

Menurut Eddy, dengan adanya gugatan Walikota Surabaya Tri Risma Harini, ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-undang (UU) 23 Tahun 2014. Diikuti oleh semua daerah di Indonesia termasuk Kota Palembang, hal itu sebagai bentuk penolakan.

“Sekarang tinggal tunggu proses gugatan Walikota Surabaya di MK selesai. Baru hal itu bisa di tindaklanjuti, harusnya kompak. Bentuk penolakan,”ujarnya.

Hal serupa diungkapkan anggota Komisi IV lainnya, Subagio Rachmad Sentosa yang mengatakan, banyak kerugian untuk Pemkot Palembang. Terutama penurunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palembang sebesar Rp 3,1 triliun akan menjadi Rp 1,9 triliun.

“Tentu ini merugikan. Kajian itu berdasarkan jumlah SMA/SMK dan jumlah tenga pengajar atau PNS guru. Jika itu terlaksana, APBD Pemkot Palembang akan jadi Rp 1,9 triliun,”katanya.

Subagio menambahkan, pihaknya berharap Pemkot Palembang pro aktif memperjuangkan sisi hukum maupun dalam melakukan pendataan aset yang akan hilang, jika hal itu terwujud.

“Pemkot Palembang melalui Disdikpora, harus pro aktif menyikapinya. Jangan hanya tinggal diam. Berapa banyak aset sekolah kita hilang,”pungkasnya. (korankito.com/ria)