Bisa Dipercaya

PDAM Tirta Musi Jalin MoU dengan Kejari Palembang

img_20161025_103135

Palembang – Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Musi Palembang mengadakan perjanjian kerjasama atau MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Penandatanganan MoU BUMD plat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tersebut dilakukan di aula PDAM Tirta Musi Palembang.

“Dalam kerjasama tersebut, khusus pada permasalahan perdata dan Pihak Kejari akan membantu melaksanakan pendampingan terhadap BUMD terkait masalah perdata. Disini, Kejari Palembang sebagai pengacara Negara,” terang Kepala Kajari Palembang, Rustam Gaos, usai acara Penandatangan Kerjasama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara PDAM Tirta Musi dan Kejari Palembang, Selasa (25/10).

Berita Sejenis
1 daripada 3.086

Ia menjelaskan selama ini banyak yang beranggapan tugas jaksa hanya menyidik dan melakukan penuntutan. Padahal ada tugas lain yang bisa di manfaatkan oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meminta pendampingan dalam pengawasan penggunaan anggaran di setiap Pemda dan BUMD.

Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa di PDAM Tirta Musi ini. Kejari bisa melakukan pendampingan agar dalam pengadaan barang dan jasa tepat sasaran dan penggunaan serta tidak terjadi kesalahan.

“Jaksa bisa menjadi pengacara negara dan bisa dimanfaatkan pemerintah, BUMN, dan BUMD karena sudah dibayar oleh negara jadi gratis. Dan itu memang menjadi tugas Kejari untuk mengawal pembangunan di daerah termasuk pengadaan barang dan jasa,” imbuhnya.

Penandatanganan MoU ini perlu dilakukan dan Kejari telah melakukannya dengan berbagai instansi/lembaga maupun organisasi lain. Pihaknya juga siap mendampingi hingga proses persidangan jika muncul kasus yang akhirnya masus proses hukum.

“Kejari dalam MoU ini, Kejari sebagai pengacara negara dari BUMD. Kami juga akan melaksanakan pendampingan dari awal hingga persidangan bahkan akan melakukan bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing pada BUMD ini,” ujarnya

Menurutnya kerjasama ini tidak hanya sekedar MoU, tapi bisa berlanjut ke SKK (surat kuasa). Misalnya pengadaan genset di PDAM. Ada tunggakan macet, jaksa siap untuk melakukan penagihan untuk mengembalikan hak BUMD. Kendati demikian tambahnya di harapkan penyelesaian permasalahan yang ada di Setiap BUMD bisa diselesaikan tanpa melalui pengadilan. “Kalau bisa diselesaikan secara mediasi akan dilakukan,” jelasnya.

Selain melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendampingan dalam hukum lainnya yakni memberikan pengetahuan hukum bagi sumber daya manusia di PDAM. “Komitmen kerjasama sektoral harus bersinergis,”ucapnya.

Sekretaris Kota (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mastofa mengatakan kerjsama ini sebagai upaya mewujudkan keinginan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait pemberantasan pungli. Meskipun saat ini baru BUMD PDAM Tirta Musi yang melakukan kerjsama ini, kedepannya ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang juga mau bekerjasama dengan Kejari maupun Kejati Palembang, mengingat pengadaan barang dan jasa yang berpotensi terjadi kesalahan juga ada di Pemerintah Daerah.

“Kita akan ajukan juga untuk kerjasama dengan Pemkot Palembang. Kerjasama ini juga sebagai antisipasi kedepan kalau bisa jangan sampai menindak tapi cukup diselesaikan diluar pengadilan,” tukasnya.

Sementara itu Dirut PDAM Tirta Musi, Cikmit berharap kerjasama ini bisa berkembang dalam pemberian bantuan hukum, apabila ada sengketa dan ada kasus yang harus ke pengadilan. “Kami tidak 100% bisa segala hal, termasuk dalam hal hukum,”ucap dia (korankito.com/ria)