Bisa Dipercaya

Propam Polda Sumsel Mulai Proses Oknum Pungli

hendro-kabid-propam-polda

Palembang – Sejumlah oknum anggota polisi yang terlibat dan tertangkap dikarenakan melakukan pungutan liar (pungli) kini mulai diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan  (Propam) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Kombes Pol Hendro Wahyudi mengatakan, jika sejauh ini sudah ada beberapa kasus pungli yang melibatkan oknum anggota Polda Sumsel sudah mulai diproses anggota Propam Polda Sumsel. Oknum-oknum itu akan menjalani sidang baik itu sidang kode etik atau pun proses pemecatan.

Berita Sejenis

Simpan Lima Pelor, Udin Terjaring Razia

Berikut Penyebab ‘Learning Disabilities’ Yang…

Empat Begal ‘Cilik’ Dicokok Polisi

1 daripada 3.068

“Saat ini sudah ada beberapa yang kita proses secara bergilir, dan kini kita masih menunggu sidang kode etik yang akan dilakukan terhadap para oknum polisi tersebut,” ungkap Hendro, Minggu (23/10).

Ditanya tentang berapa jumlah oknum yang terbukti ditangkap melakukan pungli, Hendro menuturkan, jika sampai saat ini jumlah oknum yang ditangkap melakukan pungli sudah mencapai empat belas orang. Dan sebagian sudah dilakukan proses pemecatan.

“Ada empat belas oknum yang tertangkap, mereka semua koorperatif dan mengakui kesalahannya. Sebab memang tertangkap tangan, jadi tidak ada alasan untuk mengelak,” tuturnya.

Sedangkan, untuk sanksi tegas dan sejumlah hukuman yang ditujukan kepada para oknum, ia menambahkan, jika dalam operasi penangkapan pungli tersebut, pihaknya hanya menerima laporan saja, untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada Kapolda. Sebab, Kapolda yang telah menginstruksikan untuk sanksi hukuman bagi para oknum.

“Sampai saat ini kita ditugaskan untuk menangkap dan memproses, kalau untuk sanksi hukuman, itu bisa langsung ke Kapolda. Sebab, Kapolda Sendiri yang akan turun tangan untuk menentukan sanksi dan hukumannya,” ujarnya.

Disinggung mengenai kasus apa saja yang dominan dilaporkan ke Propam Polda Sumsel, dirinya mengungkapkan, jika untuk kasus yang dilaporkan terhadap anggota paling banyak masalah kasus saling lapor oleh keluarga tersangka atau korban dalam kasus lain. Dan laporan tersebut paling banyak yang diterima oleh pihaknya, tapi laporan tersebut bersifat internal.

“Kalau yang dominan, kebanyakan saling lapor keluarga tersangka, dan masyarakat yang merasa menjadi korban para oknum, tetapi itu bersifat internal, dan kita tak bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Dan sebagian banyak dilaporkan terkait hukum pidana,” ungkap Hendro.

Ketika disinggung mengenail kapan akan digelar sidang kode etik bagi para oknum tersebut, dirinya belum bisa memastikan kapan sidang akan diadakan. Sebab, pihaknya masih fokus untuk melakukan sejumlah proses para oknum untuk menentukan sanksi.

“Belum tau, kita tunggu saja, saya rasa kalau sanksi sudah ada baru bisa. Dan kalau sanksi sidang belum terdengar, kita tunggu dari sidang saja,” katanya.(korankito.com/kardo)