Enam Mantan Ketua Fraksi DPRD Muba Divonis Berbeda

sidang-muba-1

Palembang – Majelis Hakim Tipikor Klas IA Palembang akhirnya menjatuhkan hukuman penjara kepada para mantan ketua fraksi di DPRD Muba. Mereka masing-masing divonis hukuman empat tahun dan juga lima tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan Hakim Kamaluddin saat sidang lanjutan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Klas IA Palembang, Senin (24/10).

“Menghukum terdakwa Ujang M Amin, Zaini, Parlindungan, dan Dear Fauzul, masing-masing selama empat tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menerima jatah uang komitmen untuk pengesahan LKPJ tahun 2014 dan pembahasan RAPBD tahun 2015,” kata Kamaluddin.

Kamaluddin pun mengungkapkan, untuk terdakwa Devi Irawan (Ketua Fraksi Nasdem), dan Iin Febrianto (Ketua Fraksi Partai Demokrat). Keduanya divonis hukuman penjara masing-masing selama lima tahun dan pidana denda 200 juta subsider satu bulan penjara.

“Keenam terdakwa ini terbukti menerima suap uang komitmen pengesahan LKPJ 2014 dan RAPBD 2015, unsur perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 diubah dengan undang- undang No 20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang- undang RI No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” katanya.

Putusan hakim ini sedikit rendah dari tuntutan pidana dari JPU KPK RI, Feby Dwiyandospendy SH, yang menuntut terdakwa, Ujang M Amin, Zaini, Parlindungan, Dear Fauzul, masing-masing dengan pidana penjara selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 200 Juta subsider tiga kurungan penjara serta untuk terdakwa Devi Irawan (Ketua Fraksi Nasedem) dan  Iin Febrianto (Ketua Fraksi Partai Demokrat), keduanya dituntut masing-masing selama tujuh tahun penjara denda 200 juta subsider tiga bulan penjara.

Dalam amar putusan, sempat dibacakan mengenai kesaksian para saksi sebelumnya bila memang suap yang terjadi sudah berlangsung lama. Terlebih bila untuk RAPBD dan LKPJ, biasanya selalu ada pemberian uang komitmen.

Tak hanya itu, dalam amar putusan yang dibacakan majelis juga diungkapkan bila Iin Pebrianto Demokrat dan Defi Irawan Ketua Fraksi Nasdem yang sebelumnya dituntut Jaksa KPK selama tujuh tahun penjara tidak mengakui menerim uang suap senilai Rp 75 juta.

Sedangkan Ujang M Amin dari Ketua Fraksi PAN, Jaini Ketua Fraksi Golkar, Parlindungan Harahap Ketua Fraksi PKB dan Dear Fauzul Azim Ketua Fraksi PKS dituntut lima tahun penjara dibacakan dalam amar putusan mengakui menerima uang suap tersebut.

Saat majelis memberikan kesempatan terhadap enam terdakwa yang telah divonis, keenam terdakwa terlebih dahulu berkonsultasi dengan kuasa hukum mereka. “Kami pikir-pikir,” ujar kuasa hukum masing-masing terdakwa di muka persidangan menjawab pertanyaan dari majelis.

Bukan hanya para terdakwa yang menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga mneyatakan sikap pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Kami juga pikir-pikir yang mulia,” jawab jaksa KPK.

Hal itu membuat majelis hakim memberikan waktu seminggu bagi masing-masing pihak untuk mengambil keputusan terhadap vonis yang dijatuhkan. “Sidang ditutup,” tutup Kamaluddin. (korankito.com/ria)