Bisa Dipercaya

Ribuan Honorer Pemkot Tidak Terdaftar BPJS

erisfa-bpjs-palembang

Palembang – Ribuan tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerinta Kota (Pemkot) Palembang belum didaftarkan menjadi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Padahal, bukan hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) saja yang wajib tergabung kedalam BPJS Kesehatan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palembang Erisfa mengatakan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya diikuti oleh tenaga kerja formal dan informal di perusahaan swasta saja. Pemerintah kota (Pemkot) Palembang pun wajib mendaftarkan setiap tenaga kerja honorer untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Berita Sejenis

Tim Satgas Lubuklinggau Cek Stok Jelang Natal

Temani Cari Ponsel, Pelajar SMA Diperkosa

Asah Otak Sebelum Tumpul

1 daripada 3.080

“Masih ada ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Palembang yang belum tergabung ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal tenaga honorer ini banyak juga yang melakukan aktivitas pekerjaan di luar ruangan seperti pasukan kuning atau penyapu jalan di Dinas Kebersihan Kota Palembang. Kalau terjadi kecelakaan siapa yang akan tanggung jawab. Tentunya kan si pemberi kerja,” kata Erisfa usai Sosialisasi Ketenagakerjaan BPJS kerjasama dengan LPSE Kota Palembang.

Dengan mengikutsertakan pegawai mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dijelaskan Erisfa, si penerima kerja akan mendapatkan haknya yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Akan banyak manfaatnya selain untuk si pekerja terlindungi, untuk Pemkot sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayarkan klaim kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dilapangan,” ulasnya.

Maka dari itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya peran serta BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan pekerja. Itu kita wujudkan melalui perlindungan kepada pekerja atas resiko sosial ekonomi yang bakal dihadapi oleh pekerja seperti berhenti bekerja, PHK, pensiun, kecelekaan kerja dan kematian.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, terkait dengan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk para tenaga honorer di lingkungan Pemkot Palembang, pihaknya masih akan melakukan kajian terlebih dahulu.

Menurut Dewa, BKD  hanya sebagai pengawas saja, sedangkan mekanisme atau pun sistemnya dikembalikan lagi ke masing-masing SKPD terkait. “Kita masih akan lihat dulu kenapa belum tergabung menjadi kepersertaan, mungkin saja karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Senada di sampaikan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang, Faizal AR mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lagi permintaan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memasukkan tenaga honorer SKPD menjadi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya tenaga honorer di DKK saat ini sudah tergabung kedalam asuransi kesehatan swasta.

Kalau memang memungkinkan akan dimasukkan dianggaran tahun 2017. Jangan sampai nantinya kepersertaan tersebut memberatkan tenaga honorer karena mengingat pembayaran premi dengan sistem potong gaji.

“Makanya akan kita lihat dulu. Jangan sampai memberatkan honorer ini,” tukasnya sembari mengatakan kontrak DK Palembang dengan asuransi yang mencover tenaga honorer akan selesai di akhir Oktober. (korankito.com/ria)