Pelihara Satwa Liar Tanpa Izin Terancam Kurungan Penjara Dan Denda

nunu-bksda

Palembang – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan (Sumsel) selama periode 2014-2016 berhasil mengamankan 74 satwa yang dilindungi. Satwa-satwa tersebut didapat dari hasil tangkapan BKSDA dari tangan oknum yang akan memperjualbelikan secara ilegal maupun dari masyarakat yang menyerahkan langsung ke BKSDA.

“Di Sumsel beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa satwa liar dilindungi yang masih dipelihara oleh masyarakat, diperdagangkan secara ilegal diantaranya trenggiling, buaya, siamang, burung kakak tua, kukang, elang, tanduk rusa, kucing hutan, biawak, merak hijau, beruang madu” ungkap Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nunu Anugrah, saat ditemui diruangannya, Kamis (20/10).

Untuk satwa yang berhasil ditangkap atau yang diserahkan oleh masyarakat yang memelihara, jelasnya, akan periksa lagi dari sisi kesehatan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan akan diketahui apakah satwa tersebut sehat atau terjangkit penyakit.

Jika satwa tersebut dinyatakan sehat maka akan dilepasliarkan di alam bebas sesuai dengan tempat populasi satwa tersebut. Namun, jika terindiaksi penyakit satwa tersebut akan dikarantina dan dijadikan koleksi atau penangkaran lembaga konservasi.

“Kalau buaya kita lepas di daerah perairan. Kalau kucing hutan dilepassiarkan di dataran tinggi. Intinya di kawasan konservasi atau di kawasan itu pernah dihuni spesies  sejenis,” katanya.

Namun, menurutnya, kebanyakan satwa liar yang dipelihara oleh masyarakat akan hilang liarnya, karena itu akan dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu untuk memunculkan kembali insting liarnya. “Karena biasanya kalau sudah dipelihara tidak liar lagi,” imbuhnya.

Terkait izin jika ada masyarakat yang ingin memelihara atau menangkar satwa liar yang dilindungi, ia menjelaskan, satwa liar yang termasuk ke dalam kategori dilindungi tidak bisa di pelihara secara pribadi oleh masyarakat. Pasalnya belum ada regulasi mengenai izin pemeliharaan tapi yang ada yakni perizinan penangkaran dan izin lembaga konservasi.

Dimana keduanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. “Jadi untuk kategori penangkaran izin tersebut dapat diberikan perorangan, BUMN, atau BUMD,” ujarnya.

Nunu pun menghimbau untuk masyarakat yang memelihara satwa liar yang dilindungi untuk segera menyerahkan satwa tersebut kepada pihak BKSDA. Karena selain satwa tersebut dilindungi juga untuk menjaga populasinya agar jangan sampai habis.

“Memelihara satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup juga merupakan pelanggaran. Satwa langka diimbau untuk dilepasliarkan jangan dipelihara karena ada ancaman hukuman penjara dan denda,” pungkasnya. (korankito.com/ria)