MMK Kritisi 2 Tahun Jokowi – JK

img-20161020-wa0001

Palembang – Dua tahun Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang jatuh pada Kamis (20/10) hari ini diperingati dengan aksi demonstrasi oleh ratusan masyarakat Palembang yang tergabung dalam Masyarakat Miskin Kota (MMK).

Aksi massa MMK itu, mengkritisi sejumlah program dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi – JK selama menjabat presiden dan wakil presiden Indonesia. Ketua Masyarakat Miskin Kota (MM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia Sumsel, Arifin Kalender menilai kalau 2 tahun kinerja Jokowi banyak kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Bahkan kebijakan dan program yang telah dilakukan dianggap memberatkan masyarakat.

“Dua tahun kepemimpinan Jokowi, ekonomi Indonesia makin morat marit. Pasar sepi, uang sedikit yang beredar, petani susah karena harga karet masih murah begitu juga dengan harga sawit,” ungkapnya.

Kebijakan-kebijakan Jokowi, lanjut Arifin, membuat rakyat makin menderita. Berobat gratis melalui kartu Indonesia sehat (KIS) tapi kenyataan rakyak dipaksa harus menggunakan BPJS yang notabene harus membayar setiap bulannya.

“Makan saja masyarakat susah apalagi disuruh membayar iuran BPJS tiap bulan, karena dalam keluarga ada beberapa orang tentu ini sangat memberatkan. Aturan BPJS pun harusnya direvisi ulang. Jokowi seharusnya belajar dari program berobat gratis di Sumsel yang hanya menggunakan KTP dan KK dan tidak bayar,” katanya.

Selain itu, lanjut Arifin, selama pemerintahan Jokowi-JK, perekonomian Indonesia terpuruk. “Petani susah, pegawai susah, pengangguran bertambah, kejahatan meningkat dan narkoba menjadi-jadi. Pemerintahan saat ini selalu mengedepankan pencitraan kenyataannya semuanya palsu,” katanya.

Pada aksi yang berlangsung di Bundaran Air Mancur Palembang itu, MMK juga mengkritisi kebijakan Tax Amnesty. Menurut Arifin, seharusnya program Tac Amnesty difokuskan kepada pengusaha yang menyimpan dana di luar negeri supaya uang tersebut masuk di Indonesia dengan pembebasan pajaknya. “Kenapa Tax Amnesty merembet ke masyarakat kecil seharusnya para pengemplang pajak yang harus diterapkan dan Tax Amnesty ini harus dikembalikan ke posisi semula,” katanya.

Mengenai pembangunan infrastruktur, menurut Arifin, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi baik jalan tol dan sebagainya belum selesai dan hingga kini belum tuntas. “Belum lagi penambahan hutang pemerintahan sekarang yang kian bertambah,” katanya.

Hal senada dikemukakan Evita warga SU I Palembang yang mengeluhkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang mencekik warga. “Kita juga hingga kini belum mendapatkan kartu Indonesia sehat, pokoknya sekarang saro dan saro masyarakat harus bayar,” teriaknya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Bundaran Air Mancur Palembang itu, dimulai pukul 09.00 hingga pukul 10.00 pagi dan diikuti ratusan orang di bawah pengawalan pihak Polda sumsel dan Polresta Palembang. (korankito.com/ria)