389 Honorer K2 Palembang Bakal Terima Insentif

img_20160603_202929_ao_hdr

Palembang – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang akan memberikan insentif tambahan bagi tenaga pendidik honorer kategori 2 (K2) yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Insentif tambahan senilai Rp 500 ribu itu akan dibayar setiap bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang.

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS. “Mereka (honorer K2 yang tidak lolos CPNS) akan kami usahakan diangkat menjadi honor daerah, sehingga sedikit demi sedikit kesejahteraan mereka dapat terjamin,” ujarnya Fitrianti, Kamis (20/18).

Senada, Kepala Disdikpora Palembang Ahmad Zulinto menjelaskan, ada sebanyak 389 honorer K2 yang terdata di Disdikpora, baik itu dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menangah atas (SMA) atau sederajat.

“Kalau khusus SD dan SMP belum terpetakan, kami akan data dan diskusikan dengan walikota mengenai K2, sebab kami akan berusaha memberikan solusi lain bagi mereka yang belum diangkat menjadi PNS dalam bentuk tunjangan daerah,” beber Zulinto.

Meskipun honorer K2 ditingkat SMA dan SMK sudah diambil alih kepengurusannya oleh dinas pendidikan provinsi, namun Disdikpora Kota Palembang akan tetap mengupayakan dan mengususlkan nama-nama yang tertera dalam honorer K2 akan mendapat bantuan juga.

Diakuinya, pihaknya juga tengah berupaya mendata guru senior yang belum masuk atau terdata menjadi honorer K2, sehingga penyerataan kesejahteraan guna meningktkan mutu pendidikan dapat dipercepat.

“Saya sangat support, untuk K2 sudah duluan saya usulkan termasuk guru honor K2 dari tingkat SMA dan SMK mengingat mereka juga berada di wilayah kota Palembang,” ujarnya.

Lebih lanjut Zulinto mengatakan, pihaknya berupaya mengajukan kepada walikota Palembang agar segera menyetujui pemberian insentif bagi honorer K2. Tentu saja ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap.

“Pemberian insentif hanya tinggal menunggu persetujuan dari.  walikota. Mengenai insentif ini akan diberikan per bulan atau tiga bulan sekali, itu kembali kepada kebijakan walikota,” pungkasnya. (korankito.com/eja)