Massa Tuntut Bubarkan SP2J

img-20161018-wa0062

Palembang – Belasan massa yang tergabung dalam Forum Bersama (Fober) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Palembang  di Jalan Gubernur Bastari, Selasa (18/10). Massa menuntut agar Walikota Palembang segera membubarkan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).

Dalam orasinya, Koordinator aksi Nur Samsul mengatakan, PT SP2J selama ini tidak ada peran bagi pembangunan di Kota Palembang. Sejak berdiri Tahun 2006, Pemkot Palembang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dengan cara mensubsidi perusahaan plat merah tersebut. “SP2J sudah menjadi sarang koruptor. SP2J sebagai perusahaan daerah hanya menjadi beban bagi APBD Kota Palembang,” ungkap Nur Salam.

Lebih lanjut Nur Salam mengungkapkan, pemberian modal kepada SP2J yang dilakukan melalui APBD kota Palembang secara terus menerus telah menyebabkan kerugian negara. “Kalau perusahaan ini tak mampu lagi untuk bergerak, kami minta ditutup saja. Terlalu banyak uang rakyat yang dikeluarkan untuk memberikan nafas kepada PT SP2J. Yang terakhir Pemkot Palembang mensubsidi kembali pada PT SP2J pada APBDP sebesar Rp 3,2 miliar, dengan begitu kerugian negara sudah Rp 200 miliar lebih,”ujarnya.

Selain menuntut pembubaran SP2J, massa aksi pun menuntut agar Febrianto dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Operasional (Dir Ops) PD. Pasar Palembang Jaya. Dikatakan Nur Salam, pengangkatan Febrianto sebagai Dir Ops PD Pasar Palembang Jaya diduga hasil gratifikasi.

“Kami meminta kepada pihak berwenang segera memproses hukum kasus dugaan penipuan pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Sekda, Dewan Pengawas PD Pasar Palembang Jaya dan Walikota Palembang terhadap Dir Ops PD Pasar Palembang Jaya, dengan bukti laporan polisi STTLP/626/VIII/2016/Sumsel,” katanya.

Nur Samsul menambahkan, jika pihaknya telah meminta Polda Sumsel segera memproses pelaporan terhadap Febrianto sebagai Dir Ops PD Pasar Palembang Jaya. Karena, menurutnya kasus tersebut terkesan ditutup-tutupi dan tidak diproses oleh pihak kepolisian, karena Febrianto sudah diberikan jabatan.

 

“Kami bingung dengan Walikota, sudah dilaporkan ke polisi. Malahan mengangkatnya menjadi pejabat, dengan jabatan yang sangat menjanjikan. Ini jelas ada permainan atau gratifikasi didalamnya,” imbuhnya.

Menyikapi aksi itu, Wakil Ketua DPRD Palembang Mulyadi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi pendemo, karena lembaga Dewan tidak berwenang untuk mengeksekusi. Hanya sebatas merekomendasikan. “Yang pasti, kedua belah pihak yakni PD Pasar Palembang Jaya dan PT SP2J akan dipanggil,”katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan mengatakan, pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti terkait laporan Febrianto terhadap Walikota Palembang.

“Terkait PT SP2J, akan kami tindaklanjuti persoalan yang dikeluhkan oleh pendemo tersebut. Tapi untuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan seorang pejabat di lingkungan Pemkot Palembang, merupakan wewenang penuh Walikota Palembang. Begitu juga untuk membubarkan PT SP2J,” tukasnya. (korankito.com/ria)