Rekomendasi SKPD Hambat Izin

brt15129546992

Palembang – Proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih terjadi hambatan. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menjadi penghambat lamanya proses perizinan yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palembang.

“Meski semua pengurusan masuknya ke kami, tetap saja untuk mengeluarkan perizinan harus ada rekomendasi SKPD teknis. Jadi, jika ada keterlambatan terkadang masalahnya ada di SKPD terkait, karena kami hanya bersifat administrasi,” jelas Kepala BPM-PTSP Kota Palembang, Ahmad Zazuli saat dbincangi di kantor BPM-PTSP Kota Palembang, Rabu (12/10).

Zazuli menerangkan, masyarakat hendaknya dapat memahami pelayanan satu pintu yang diselenggarakan BPM-PTSP. Karena, pihaknya dalam mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasidari SKPD terkait.

Misalnya untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan rekomendasi Dinas Tata Kota (Distakot) Palembang, urusan Amdal ke BLH dan beberapa perizinan lainnya. “Jadi jika selama ini perizinan langsung dilakukan di SKPD terkait, untuk sekarang semua adminsitrasi melalui BPM-PTSP,” imbuhnya.

Zazuli mengungkapkan, saat ini BPM PTSP sudah memiliki aplikasi via online, hanya saja banyak dari masyarakat kurang maksimal memanfaatkannya. Karena banyak dari masyarakat lebih memilih pengurusan langsung.

“Kita sudah lama memiliki aplikasi online, hanya sayang sekali aplikasi ini kurang dimanfaatkan oleh para pemohon. Karena diketahui bagi mereka, jika mengurus langsung dapat lebih maksimal. Contoh jika masyarakat ada kekurangan, via online sulit untuk bertanya, tetapi jika langsung maka akan dapat langsing dilengkapi,” tandasnya.

Mengenai jumlah permohonan perizinan yang saat ini dalam pengurusan BPMPTSP, Zazuli mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, permohonan didominasi oleh perizinan dibidang kesehatan. Pengajuan perizinan di bidang kesehatan ini bahkan meningkat dari tahun kemarin.

“Dari 20 ribu pengajuan yang masuk pengajuan izin dibidang kesehatan lebih banyak dibandingkan bidang lainnya. Angkanya kami tidak ingat tapi nanti kami cek lagi.” katanya.

Jelas Zazuli, jenis pengajuan perizinan dibidang kesehatan seperti izin praktek dokter, klinik, apotik hingga apoteker. Itu artinya semakin tingginya penduduk di Palembang, pelayanan kesehatan lebih dibutuhkan dibandingkan dengan bidang lainnya.

Namun bukan hanya pengajuan izin saja yang masuk,  ada juga dokter praktek yang mengajukan izin, kemudian mencabut izin. Hal ini karena mungkin masyarakat yang berobat sepi sehingga harus memilih lokasi lain untuk membuka praktek. (korankito.com/ria)