Bisa Dipercaya

Oknum Nakal Tukar Air Seni dengan Air Kran

img-20161010-wa0054

Palembang – Diduga ada oknum pegawai yang mencoba memalsukan urine saat diadakan tes urine bagi ratusan pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer di Setda Kota Palembang, Senin (10/10) siang.

Plt Harian Kepala Badan Narkotika Kota (BNK) Palembang Ismail Ishak mengatakan, hal itu terlihat saat petugas labfor menemukan satu botol dan tak ada nomor yang berisikan air berwarna putih atau bening. “Ada oknum yang nakal yang ingin mencoba mengelabui kita dengan mengantikan air seni dengan air kran atau air putih,” kata Ismail Ishak.

Berita Sejenis
1 daripada 3.096

Pihaknya akan menindaklanjuti hal ini dan akan melakukan kroscek pegawai yang melakukan tes urine. Mana yang sudah melakukan dan mana yang belum melakukan tes urine tersebut.

Dikatakannya, lebih kurang ada 214 PNS termasuk honorer serta pejabat yang menjalani tes urine terkait dengan kandungan zat adiktif dan narkoba.

Lanjut dia, seluruh pegawai diwajibkan mengikuti tes urine. Nantinya yang tidak datang atau belum melakukan tes urine akan dipanggil untuk mengikuti ini. “Ada yang sakit, ada yang keluar kota sehingga nanti akan kita panggil lagi. Kalau data sekarang belum terpantau siapa saja yang tidak hadir,” paparnya.

Menurutnya, tes yang dilakukan BNK Palembang bekerjasama dengan Labfor Polresta Palembang dan Labfor Polda Sumsel. “Dua atau tiga hari lagi baru akan tahu hasilnya,” jelasnya.

Dikatakannya, hasil tersebut harus akurat karena biasanya ada hasil positif palsu yang harus benar- benar dicek lagi. “Maksudnya positif palsu yakni ada hasil ditemukan positif tapi kita tak tahu pengguna atau bukan karena biasanya ini pengaruh dari obat-obat yang dikonsumsi seperti obat batuk,” tegas dia.

Karena itu,nanti apabila ada hasil seperti itu akan dilakukan tes ulang lagi untuk dapat lebih memastikan kebenaranya. Sedangkan untuk sanksi apabila positif menggunakan narkoba maka akan diproses sesuai hukum. “Kalau non PNS bila terbukti positif sanksinya bisa diberhentikan dan kalau PNS bisa diturunkan jabatannya hingga sanksi untuk di rehab,” tukasnya.(korankito.com/ria)