Dewan Segera Tentukan Sekwan

komisi1-darmawan

Palembang – DPRD Kota Palembang dalam waktu dekat akan menentukan satu nama yang akan menduduki posisi sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Palembang, menyusul setelah dilakukannya lelang jabatan posisi Sekwan.

Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat terlebih dahulu untuk menentukan nama sekwan tersebut. “Kita akan tentukan satu nama dari tiga orang, yakni Herly Kurniawan, Ali Amir dan Andi Busro,” katanya belum lama ini.

Dari belasan calon sebelumnya yang mendaftar diri menjadi calon sekwan, ada Plt Sekwan yang mencalonkan. Ia tidak menampik jika nama itu tidak masuk dalam tiga nama yang direkomendasikan oleh Walikota Palembang. “Ya, yang Plt Sekwan tidak masuk,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah menerima tiga nama rekomendasi dari walikota, penentuan satu nama yang akan dipilih pihaknya itu akan ditentukan berdasarkan kinerja dari calon tersebut. Menurutnya, Sekwan mesti orang yang berkopenten di bidang itu dan mampu bekerja sama pihaknya.

“Kita akan menyeleksi siapa yang paling baik diantara yang baik, meski nantinya orang tersebut ditentukan oleh ketua, kita akan lihat bagaimana kinerja calon itu selama ini, rekam jejak/ porto polio,” jelasnya.

Tim Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Sekwan, Dr Febrian dari Universitas Sriwijaya sebelumnya pun mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil dari seleksi calon Sekwan DPRD Kota Palembang kepada Walikota Palembang bulan lalu. Belasan calon sebelumnya sudah melakukan beberapa tahap seleksi mulai dari administrasi hingga paparan makalah dan wawancara.

“Setelah melakukan rekapitulasi nilai, tim Pansel menyerahkannya pada Walikota, nilainya bagus dan bervariasi,” katanya.

Tahap seleksi sebelumnya yang dilalui oleh calon dari Plt Sekwan dan beberapa pejabat Pemkot Palembang ini berupa administri, Porto Polio, wawancara dan paparan makalah berupa Focus Group Discussion (FGD). Juga hasil assessment di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jawa Barat. Dimana asesment tersebut dilaksanakan, untuk memenuhi kompentensi para pejabat sesuai arahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (korankito.com/ria)