Bisa Dipercaya

MUI Sumsel Akan Lapor Gubernur DKI Ke Polda Sumsel

img_1086

Palembang-Terkait kasus dilaporkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Djahja Purnama atau akrab disapa Ahok dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Polda Sumsel atas dugaan telah melakukan penistaan terhadap agama islam.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Komisi hukum dan perundang-undangan yang mengatasnamakan MUI Sumsel, Yogi Vitagora setelah melihat video tersebut di jejaring Youtube beberapa waktu lalu, dimana Ahok nampak mengarahkan kepada warga untuk memilihnya dengan membantah penafsiran surat Al-maidah dalam Al-quran.

Berita Sejenis
1 daripada 3.076

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel, K.H Dimyati.SH melalui Sekertaris Umum, Habib Farid menjelaskan, Jika pihaknya mendukung tindakan atas pelaporan Ahok yang telah melakukan pelecehan terhadap ayat suci Al-quran. Dan pihaknya sangat menyayangkan pernyataan Ahok yang menyinggung umat Islam di indonesia. Namun dirinya menampik jika pelaporan tersebut dari MUI seperti pemberitaan sebelumnya. karena pihaknya masih harus melakukan rapat tertutup terkait pihak Yogi melakukan pelaporan tersebut.

“Kami sudah mendapat kabar tersebut, dan yang melapor sebenarnya bukan MUI, hanya laporan perseorangan, dan kita hanya mendukung laporan tersebut karena sebelumnya kita pernah membahas persoalan tersebut setelah melihat video statement ajakan Ahok terhadap masyarakat dan tidak perlu menyinggung masalah Al-quran. ,” ungkapnya, jumat (7/10).

Selain itu, ia juga akan melakukan rapat internal untuk membahas masalah yang menyangkut penistaan agama tersebut. Dan jika hasil rapat setuju untuk dilakukan pelaporan, pihaknya akan mengkonfirmasi kapan MUI akan melapor secara resmi ke Polda Sumsel.

“Kita akan melakukan rapat terlebih dahulu. Nanti kita akan beritahu hasil rapat yang akan kita lakukan sabtu nanti, untuk menentukan apakah kita akan melakukan laporan secara resmi atau tidak atas pasal 156 KUHP jo pasal 27-28 ITE tentang penistaan agama dan pencemaran nama baik agama pasal 310-311 KUHP,” ungkap Farid. (korankito.com/kardo)