Bisa Dipercaya

Pejabat Lahat Diharapkan Jadi Pelopor Anti Korupsi

aswari

Palembang – Sebanyak 35 pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Lahat diharapkan menjadi pelopor sekaligus mentor pencegahan korupsi di instansinya masing-masing, setelah mereka mendapat bekal selama tiga hari dalam workshop Tunas Integitas Eksekutif dan Legislatif yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Palembang yang berakhir, Rabu (5/10).

Bupati Lahat, H Aswari Riva’i mengatakan, meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat baru pertama kali mengikuti acara semacam itu, selama mengikuti workshop para pejabat dan anggota dewan mendapat pelatihan sebagai mentor antikorupsi. ‘’Workshop diisi dengan berbagai pelatihan untuk melatih para pejabat dan anggota dewan yang nantinya menjadi pelopor sekaligus mentor pencegahan korupsi di instansi masing-masing,’’ ucap Aswari, sembari menyebutkan ada 25 pejabat eselon II dan 10 anggota DPRD Lahat yang ikut acara tersebut.

Berita Sejenis

Mainkan Ponsel, Pramono Diduga Tersambar Petir

Novan Setya Datang, SFC Juga Boyong Dzumafo

Moral Milik Pendidik

1 daripada 3.102

Ia menyebutkan, peserta dari Bumi Seganti Setungguan diyakini telah memiliki pengetahuan tentang integritas individu, organisasi dan nasional dalam ruang lingkup manajemen integritas dan pemberantasan korupsi. ‘’Selain itu mereka harus mampu memetakan dan mengidentifikasi kesenjangan implementasi pembangunan sistem integritas yang telah dijalankan instansi,’’ katanya

Ditambahkan Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Lahat, H. Nasrun Aswari, acara itu merupakan rangkaian kegiatan dari Deputi Pencegahan KPK tentang pencegahan korupsi di Indonesia. ‘’Ini sebagai langkah awal bagi semua aparatur Pemkab Lahat untuk mencegah terjadinya korupsi, sehingga diharapkan semua aparatur pemerintahan dapat mengimplementasikannya,” tegas Nasrun.

Sehingga,  paparnya, selesai mengikuti workshop diharapkan membawa perubahan paradigma, khususnya bagi pemimpin di Lahat maupun dewan untuk melaksanakan tugas dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sementara itu, Group Head Pendidikan KPK, Asep Khoirullah mengatakan praktek korupsi saat ini masih tetap ada. Hampir rata-rata pejabat yang melakukan korupsi berakhir dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. “Saat ini butuh orang dengan integritas tinggi. Karena membangun integritas tidak bisa instans,” ungkapnya.

Dijelaskannya, berdasarkan data dari KPK-RI, kasus-kasus yag sudah inkracht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini bukan melakukan tindakan korupsi. Melainkan seseorang dengan seseorang yang lain yang mempunyai posisi strategis melakukan tindakan kolusi. Yakni tindakan korupsi berupa kolusi.

Dijelaskan Asep, setelah melalui pelatihan atau workshop ini para peserta yang merupakan para pejabat yang memiliki posisi strategis di lembaga atau instansi pemerintahan mendapat bekal  dengan banyak pelatihan. Menurutnya berbicara mengenai korupsi, dibutuhkan pertahanan dari setiap pejabat untuk bisa mengendalikan diri agar tidak terjerat dengan perilaku korupsi. Nilai integritas harus tertanam dengan kuat. “KKN itu masalah dan kita butuh solusi yakni dengan integritas. Untuk itu perlu dibangun integritas dari mulai individu lini terbawah sampai dengan lini teratas. Karena KKN penghambat tujuan nasional dan daerah,” jelasnya.

Dalam hal ini peranan KPK sebagai lembaga superpower bukan hanya bertugas untuk memberantas korupsi, namun juga memberikan pengetahuan melalui workshop atau seminar pencegahan kepada pemerintah untuk mengecilkan peluang suatu lembaga pemerintah melakukan praktek korupsi. Terutama untuk kepala daerah atau pejabat dengan posisi strategis di lembaga atau instansi yang dipimpinya,” ungkapnya

Saat ini ada 6 provinsi yang harus diawasi yakni Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Banten, dan Riau. “Dan daerah yang punya keinginan kuat untuk ikut tunas integritas diharapkan akan ada kemajuan untuk bisa lepas dari praktik korupsi,” tukasnya. (korankito.com/bhm)