Sanitasi Buruk, Pemkot Tata Sanitasi Pemukiman Kumuh 

IMG_5456

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menata sanitasi pemukiman warga terutama pemukiman warga yang termasuk kedalam kategori kumuh. Hal ini menyusul masih ditemukannya titik-titik kawasan kumuh di kota Palembang.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palembang, Hardayani mengakui, saat ini masih ada lebih kurang 59 titik dengan standar sanitasi yang rendah. Adanya kondisi yang tidak seimbang antara pembangunan kota dengan keadaan masyarakat pinggiran, menyebakan masih banyak warga yang tinggal di pemukiman dengan sanitasi yg buruk.

“Perilaku hidup bersih pada masyarakat Masih rendah. Masih banyak tempat kumuh dengan akses sanitasi yang buruk. Bahkan warga ada yang buang air di sungai,”ungkapnya, Rabu (5/10)

Wilayah yang masih mendominasi ada di Kecamatan Kertapati, SU I, dan SU II, khususnya di pinggiran sungai. Perilaku dan kondisi tersebut lantaran keadaan kemiskinan warga. Namun bukan berarti di kecamatan itu kumuh semua, tapi ada titik-titik wilayahnya. “Warga datangan maupun warga yang pindah ke Palembang juga menjadi salah satu penyebab perilaku tersebut,”kata Handayani.

Karena itu Pemkot Palembang akan mengupayakan penataan wilayah kumuh. Perbaikan sanitasi dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal pun akan dilakukan.  Dengan dana APBD, IPAL yang dibangun bisa membantu warga untuk hidup bersih, dimana air kotorannya bisa disaring terlebih di IPAL dan dialirkan ke sawah. “Satu IPAL untuk 25 saluran rumah tangga. Dan sudah dibangun di beberapa titik. Kita mulai dari daerah yang sudah siap seperti di 15 Ulu dan Kemang Agung,”bebernya.

Tak hanya IPAL Komunal, tambah Hardayani, Pemkot Palembang saat ini tengah mempersiapkan pembangunan IPAL Terpadu kota di Sei Selayur. Setidaknya, dibutuhkan dana sekitar 70 juta USD.  Dari jumlah itu, baru terkumpul 21 juta USD yang merupakan hibah dari pemerintah Australia. Sedangkan sisanya, akan diambil dari APBN, APBD Provinsi Sumsel dan APBD Kota Palembang. “Sudah disiapkan Rp13Miliar dari APBN 2016, dipastikan 2017 mulai dibangun sampai 2020,”ujar dia.

Direktur Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman Kementerian PU Cipta Karya RI, Dwityo A Soeranto sebelumnya mengatakan, pembangunan IPAL terpadu sudah sangat mendesak dilakukan, dan Palembang dipilih sebagai pilot project karena dilihat dari keseriusan pemerintahnya.

Untuk tahap pertama IPAL terpadu ini akan melayani 12.000 sambungan atau setara dengan 60.000 penduduk di Palembang.  “Dengan IPAL, diharapkan air limbah baik yang dihasilkan rumah tangga maupun komersil, bisa diolah sehingga saat dibuang ke sungai sudah bersih,”terangnya di Palembang, belum lama ini. (korankito.com/ria)