Bisa Dipercaya

Serapan  APBD Palembang Masih Rendah

zulfan

Palembang – Pencapaian serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Palembang tahun 2016 masih terhitung rendah. Dari data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Palembang, memasuki triwulan ke IV ini APBD kota Palembang baru terserap sebanyak 60 pesen.

“Secara keseluruhan baru terserap 60 persen. Rinciannya belanja tak langsung mencapai 70
persen, sedangkan belanja langsung baru mencapai  40 persen dari total anggaran yang ada,” kata Kepala BPKAD Kota Palembang,  M Zulfan, Selasa (4/10).

Berita Sejenis
1 daripada 3.098

Menurut Zulfan,  belum maksimalnya serapan anggaran oleh masing-masing SKPD dikarenakan masih menunggu pencairan, sehingga menyebabkan pengerjaan fisik belum sepenuhnya berjalan. Namun, untuk proyek pengerjaan jalan sudah mencapai 70 persen.

“Kalau untuk PUBM dan PSDA sendiri sudah hampir 70 persen. Proyek yang dikerjakan para pemborong sedang melakukan pengurusan administrasi atau pencairan dana. Sedangkan untuk secara kesuluruhan tanyakan langsung dengan SKPD terkait,” kata Zulfan.

Untuk PUCK dan Perumahan serapan anggaran baru mencapai 25 persen. Hal ini dikarenakan PUCK sendiri melakukan desian serta tender ulang kegiatan yang akan dilakukan sehingga berpengaruh pada program yang dicanangkan oleh SKPD tersebut. Namun, Zulfan berkeyakinan hal tersebut tidak mempengaruhi serapan anggaran, karena anggaran perubahan masih dua bulan lagi.

Sementara itu, hingga saat ini pembahasan KUA dan PPAS tahun 2017 antara Pemkot Palembang dan DPRD Palembang masih ada kejelasan. Salah satu penyebabnya dikarenakan perda Nomenklatur belum diberlakukan.

“Tidak akan menjadi kendala yang berarti karena deadline laporan anggaran 2017 sampai 30 November mendatang. Nomenklatur belum ditetapkan maka anggaran belum dibahas, karena ada SKPD maupun badan yang disatukan,” jelasnya.

Ditambahkan Zulfan, pada tahun depan anggaran yang digelontorkan oleh Pemkot akan berkurang. Pasalnya adanya pengalihan status PNS Pemkot Palembang yang bertugas di Pemprov Sumsel serta di pusat. Diperkirakan akan ada efisiensi anggaran sekitar Rp 100 juta untuk gaji PNS.

Sementara itu, Kepala Dinas PUCK dan Perumahan, Saiful mengklaim pihaknya akan mampu merealisasikan serapan anggaran hingga di angka 90 persen. Hal ini sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Ia mengakui bahwa  serapan PUCK dan perumahan saat ini masih rendah karena proyek sedang dikerjakan.

“Masih dalam progres sehingga belum terserap secara maksimal, namun kami berkeyakinan serapan akan lebih baik pada tahun ini. Kalau untuk silpa pasti ada tapi tidak begitu besar, yang penting sekarang ini kami terus fokus kerja,”tukasnya. (korankito.com/ria)