Bisa Dipercaya

Membangun Integritas Tidak Bisa Instan

img_20161003_081832

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menggelar workshop terkait Tunas Integritas Eksekutif dan Legislatif bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Workshop ini bertujuan untuk mengajak pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Anggota DPRD untuk memiliki pertahanan diri untuk tidak terjebak dalam praktek korupsi yang semakin merebak dikalangan pemerintahan. Group Head Pendidikan KPK-RI, Asep Khoirullah mengatakan praktek korupsi saat ini masih tetap ada. Hampir rata-rata pejabat yang melakukan korupsi berakhir dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

“Saat ini butuh orang dengan integritas tinggi. Karena membangun integritas tidak bisa instans,” ungkapnya usai membuka acara Work Shop Tunas Integritas Eksekutif dan Legislatif Kota Palembang di Hotel Shantika, Senin (3/10/2016).

Berita Sejenis
1 daripada 3.093

Dijelaskannya berdasarkan data dari KPK-RI, kasus-kasus yag sudah incrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini bukan melakukan tindakan korupsi. Melainkan seseorang dengan seseorang yang lain yang mempunyai posisi strategis melakukan tindakan kolusi. Yakni tindakan korupsi berupa kolusi.

Dijelaskan Asep,melalui pelatihan atau workshop ini para peserta yang merupakan para pejabat yang memiliki posisi strategis di lembaga atau instansi pemerintahan akan di bekali dengan banyak pelatihan. Menurutnya berbicara mengenai korupsi, dibutuhkan pertahanan dari setiap pejabat untuk bisa mengendalikan diri agar tidak terjerat dengan perilaku korupsi. Nilai integritas harus tertanam dengan kuat.

“KKN itu masalah dan kita butuh solusi yakni dengan Integritas. Untuk itu perlu dibangun integritas dari mulai individu lini terbawah sampai dengan lini teratas. Karena KKN penghambat tujuan nasional dan daerah,” jelasnya.

Dalam hal ini peranan KPK sebagai lembaga superpower bukan hanya bertugas untuk memberantas korupsi, namun juga memberikan pengetahuan melalui workshop atau seminar pencegahan kepada pemerintah untuk mengecilkan peluang suatu lembaga pemerintah melakukan praktek korupsi. Terutama untuk kepala daerah atau pejabat dengan posisi strategis di lembaga atau instansi yang dipimpinya,” ungkapnya.

Para pejabat harus bisa menahan diri. Butuh pertahanan diri disetiap pejabat dari dalam. Terutama pada saat pejabat itu sedang berada sendirian dan diluar sistem butuh integritas. Supaya bisa tertahan, kalau tidak dijaga akan berubah menjadi bencana.

Saat ini ada 6 provinsi yang harus diawasi yakni Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Banten, dan Riau. Karena itu dibutuhkan pendekatan dari dalam keluar. Sedangkan Palembang memiliki keinginan luar biasa untuk terbebas dari praktek korupsi ini. “Dan daerah yang punya keinginan kuat untuk ikut tunas integritas diharapkan akan ada kemajuan untuk bisa lepas dari praktek korupsi,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan Palembang sangat fokus untuk bisa lepas dari praktek KKN. Saat ini sudah ada 100 tunas integritas di Kota Palembang yang siap membantu Palembang memujudkan Palembang bersih dari korupsi.

Menurutnya pemerintah kota memberikan dukungan penuh untuk keberadaan tunas integritas ini. Karena diharapkan dapat memberikan wahana baru dalam  sistem pemerintahan. Karena bukan hanya akan membangun infrastruktur namun juga membangun integritas. “Harapan kita di tahun 2020 mendatang akan ada 2.928 tunas integritas yang ada di Palembang. Kedepan bisa diimplementasikan di SKPD sehingga akan menjadi rool mode Palembang Emas ,” pungkasnya. (korankito.com/ria)