BPM-PTSP Gencarkan Sosialisasi di Mal 

download

Palembang – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) semakin gencar melakukan sosialisasi terkait pengurusan perizinan. Sosialisasi pun juga dilakukan dipusat-pusat perbelanjaan seperti di pusat perbelanjaan PSX. Hal itu dikarenakan masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk tertib administrasi perizinan.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPM-PTSP Palembang Citra Martikalini mengatakan, upaya kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan mengerti tata cara dan prosedur cara mengurus perizinan. Pasalnya  minimnya masyarakat yang mengurus perizinan disebabkan faktor ketidakpahaman aturan dan syarat mendirikan usaha. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan mengajukan izin usaha sangat direpotkan masalah administrasi dan ketersediaan syarat lainnya.

Dia mencontohkan, ada pelaku usaha yang ragu untuk ajukan izin usaha karena belum ada pengendalian lingkungannya. Padahal untuk pengajuan awal, AMDAL bukan menjadi syarat utama. “Masyarakat belum paham bahwa pemerintah sudah mengurangi persyaratan perizinan, saat ini semakin dipermudah,”ungkap Citra, belum lama ini.

Lamanya penerbitan izin juga menjadi salah satu kendala malasnya masyarakat untuk melakukan pengurusan izin. Padahal, kata dia, sesuai SOP, pihaknya harus bisa menyelesaikan penerbitan izin rata-rata tujuh hari kerja. “Kalau berkas sudah lengkap dan benar tentunya kami juga bisa cepat bekerja. Jadi, tidak ada lagi keluhan berkas lama di kami,” imbuhnya.

Sementara itu Kabid Perizinan, Perekonomian, dan Kesra, Yan Sabar Sihotang menyebutkan, tercatat sejak 1 Januari – 27 September 2016 pengajuan izin gangguan (HO) sebanyak 5.694 berkas yang sudah diterbitkan. Selanjutnya SIUP sebanyak 2.180 berkas dan TDP sebanyak 2.349 berkas.

Dikatakannya, BPM-PTSP Palembang menerima pengajuan perizinan dan non perizinan sebanyak 52 izin. Diantaranya yakni izin gangguan, IMB, penyelenggaraan apotek, salon kecantikan, hingga panti pijat urut tradisional (PPUT) dan panti pijat urut modern (PPUM). “Penting adanya perizinan. Sebab bermanfaat sebagai sarana perlindungan hukum, promosi, dan bukti kepaturan terhadap aturan hukum,”jelas dia. (korankito.com/ria)