KPK Kembali Periksa Delapan Pejabat Banyuasin

Pemeriksaan - Kepala Dinas Pariwisata yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin meninggalkan gedung Diroktorat Reserse Kriminal Khusus Polda usai pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) terkait kasus OTT Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Selasa (27/9). KORKIT/WAHYU

Palembang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pejabat Banyuasin terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan lima tersangka lain, beberapa waktu yang lalu.

Dari pantauan di lapangan, sebanyak delapan pejabat daerah itu dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel secara tertutup. Informasi yang dihimpun, diantara pejabat Banyuasin yang diperiksa ada Sekda Banyuasin yakni Firmansyah dan Merki Bakri yang menjabat Kepala Dinas Pariwisata (mantan Kadis Pendidikan) Banyuasin.

Diketahui, para saksi datang ke Mapolda Sumsel sejak pukul 10:00 –  hingga sore hari. Salah seorang saksi, Merki Bakri saat ditemui usai menjalani waktu pemeriksaan, mengaku jika dirinya diberikan waktu selama satu jam oleh penyidik untuk makan siang dan salat. Kemudian pukul 13.00 – hingga sore hari ia menjalani kembali pemeriksaan.

Saat diwawancarai, Merki Bakri mengatakan, jika ini merupakan pemeriksaan yangk kedua kalinya oleh penyidik KPK. Dan dirinya diajukan pertanyaan yang sangat detil oleh penyidik KPK. Lantaran banyak hal yang perlu disebutkan.

“Ini sudah dua kali saya diperiksa. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang diutrakan penyidik, tapi jawabannya detail. Jadi jawaban saya selama dua jam,” ungkap Merki di Mapolda Sumsel, Selasa (27/9).

Saat disinggung tentang pengetahuannya terhadap kasus proyek Ijon selama ia menjabat, dirinya mengaku jika selama jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin selama dua tahun sebelum dimutasi sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Selama itu, Merki mengaku tidak mengenal istilah ijon terkait proyek seperti kasus yang dijalani pimpinannya.

“Selama saya menjabat dua tahun terakhir, istilah ijon-ijon seperti itu tidak ada. Saya hanya jalankan proyek saya sesuai prosedur, ada lelang dan sebagainya,” ujarnya.

Merki mengatakan, ada tujuh pejabat Banyuasin lain yang turut diperiksa secara bersamaan. Namun, dia tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimaksud.

“Selama pemeriksaan, kami diperiksa secara terpisah. Dan beda ruangannya, sendiri-sendiri. Jadi saya tidak tahu siapa saja,” tukasnya. (korankito.com/kardo).