Disdik Provinsi Siapkan UPTD Cluster Untuk Peralihan SMA/SMK

_ssc0101

Palembang – Pergolakan peralihan sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) Kedinas pendidikan provinsi akhirnya terselesaikan sesuai dengan UU No 23 tahun 2014, secara resmi wewenang tersebut akan berlaku pada awal oktober mendatang.

Kepala dinas pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel), Widodo mengatakan, mengenai serah terima proses peralihan SMA/SMK akan dilangsungkan pada Jumat 30 September mendatang. Dalam pertemuan ini akan mengumpulkan semua pimpinan SMA/SMK negeri dan swasta se-Sumsel yang mendapatkan arahan langsung dari Gubernur Sumsel dan menyaksikan penandatanganan fakta integritas serah-terima kepengurusan SMA/SMK ke Disdik provinsi.

“Tentu ini menjawab semua spekulasi dan isu yang beredar di masyarakat, secara resmi pengelolaan akan diserahkan ke dinas provinsi. Semua proses persiapan dan inventarisasi sudah selesai disusun,” jelasnya kepada Koran kito di ruang kerjanya di Disdik provinsi Sumsel jalan Kapten A. Rivai Palembang, Rabu (28/9).

Menurutnya, dengan adanya pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi akan meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik kedepannya. Kebijakan ini juga diyakini, akan penyamaan visi pendidikan yang sesuai arahan Pak Gubernur akan berjalan dengan baik nantinya.

“Harapannya, tidak akan ada lagi perbedaan visi antara kabupaten. Selama ini terpisah-pisah misalnya baik dari Palembang Atau Banyuasin tidak sama. Inilah yang kedepannya inginkan dalam membuat pelayanan yang lebih baik,” harapnya.

Untuk langkah pertama pasca peralihan oktober nanti, lanjutnya, pihaknya akan memulai secara bertahap. Dengan memulai membentuk Unit pelaksanan teknis daerah (UPTD) provinsi di tiap kabupaten yang membantu segala macam pengawasan dan pelayanan.

“Rencananya, akan ada 7 UPTD Cluster yang kita siapkan. Meliputi  Uptd pertama yakni Oku Induk,Oku timur dan Oku Selatan, lalu UPTD kedua  Pagaralam,Lahat dan Empat Lawang, kemudian UPTD ketiga Pali,Muaraenim dan Prabumulih, UPTD Ke empat OKI dan OI lalu UPTD ke lima Banyuasin dan Palembang sedangkan UPTD keenam Muba dan UPTD ketujuh membawahi Musirawas, Muratara dan Lubuk Lingggau,” paparnya.

Lalu, akan ada 75O SMA/SMK yang berasal dari 17 kabupaten/kota tersebut yang akan berpindah pengawasan ke provinsi. Diakuinya, sebanyak 9503 guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) yang akan menjadi tanggug jawab provinsi. “Melalui cluster UPTD kita jamin proses pelayanan akan jauh lebih baik, semua sekolah akan bisa terlayani secara maksimal,” tuturnya.

Saat ini pihaknya tengah mengusulkan pembentukan UPTD kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumsel, dimana pihaknya optimis hal ini bisa disetujui sebab sudah menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan dalam pengawaaan dan pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi. “Sudah kita usulkan dan optimis akan dikabulkan, mengingat tidak mungkin proses pelayanan semua berada disini (Disdik) maka dengan UPTD cluster inilah bisa membantu. Selain itu kita berharap masyarakat dapat menyadari pelayanan pendidikan jenjang SMA/SMK akan lebih maksimal nantinya di bawah naungan Disdik Provinsi,”pungkasnya. (korankito.com/eja