Hadiri New York World Economic Forum Tropical Forest Alliance, Alex Bicara Soal Perubahan Iklim dan Lanskap Berkelanjutan

img-20160923-wa012

New York – Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan, dengan inisiasi Green Growth Development melalui Kemitraan Pengelolaan Lanskap, dinilai oleh TFA sebagai pemimpin yang mempunyai terobosan kegiatan yang bersumber atau inisiatif yang murni dari local atau bottom up melalui pendekatan local atau juridistictional approach.

Fakta ini tidak dapat dipungkiri dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, dimana Alex Noerdin diundang khusus untuk berbicara pada World Economic Forum Sustianable Forestry and Agriculture di New York kamis 22 September 2016 pukul 15.45 waktu Amerika Serikat (jum’at dinihari 23 September 2016 pukul 02.45 WIB).

Pada Forum tersebut hanya dua Gubernur dari kawasan hutan tropis yang tampil yakni Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan yang merupakan Represtansi kawasan hutan tropis Asia Pasifik, dan Provinsi San Martin Peru merupakan respesentasi dari wilayah Amerika Latin dan Afrika atau wilayah Atlantik, dengan topik yang dikemukakan adalah Perspective of Jurisditional Leader dalam suatu sesi bersama pembicara lainnya dari Brazil, Liberia dan Kongo.

Jurisditional Leader adalah Pemimpin ditingkat Sub Nasional atau tingkat provinsi yang mempunyai komitmen dan leadership yang berani menghasilkan suatu inisiasi atau terobosan out of box suatu kegiatan melalui pendekatan yurisdiksi.

Kegiatan tersebut pada awalnya hanya untuk diimplementasikan oleh masing-masing kepala daerah diwilayah kerjanya masing-masing,  dan dapat menjadi suatu model untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas ditingkat nasional maupun tingkat dunia.

Dalam hal ini, Gubernur Alex Noerdin sudah teruji dan mempunyai rekam jejak sebagai sosok perintis dalam berbagai kegiatan seperti sekolah dan berobat gratis, LRT yang pertama di Indonesia, Sea Games, Asian Games dan Jakabaring dipersiapkan sebagai showcase kendaraan hidrogen.

Pada forum tersebut disesi lainnya, terkait dengan perspektif pemanfaatan lahan untuk hutan dan pertanian berkelanjutan, tampil juga sebagai pembicara yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Norwegia, wakil dari Kementerian Kerjasama Inggris, dan wakil dari Pemerintah Amerika Serikat, Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan Ketua Badan Restorasi Gambut Indonesia.

Hadir juga di New York wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari United Nation Paris Climate Agreement untuk mewujudkan Suistainable Development Goals melalui mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan hutan dan pertanian yang berkelanjutan.

Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia Vidar Helgesen, yang berbicara pada sesi berikutnya, menyebutkan Model Yurisdisional yang ada di Sumatera Selatan menjadi contoh dunia internasional yang telah berhasil diimplementasikan dengan dukungan banyak aktor  termasuk Pemerintah Norwegia.

Pada forum tersebut Gubernur Sumatera Selatan mengemukakan bahwa latar belakang yang menjadi tantangan mengapa kemitraan pengelolaan lanskap diinisiasi karena berdasarkan fakta perlunya koordinasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengaturan tata air dalam suatu kawasan, dan penanganan konflik sambil melakukan perlindungan hutan dan peningkatan produktivitas berbagai produk pertanian.

Dari aspek kehutanan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang pertama sampai sekarang di Indonesia yang memulai kemitraan pengelolaan laskap secara terstruktur dan melembaga. Laskap pertama yang menjadi model berada di Taman Nasional Sembilang-Danku yang didukung oleh Konsorsium Donor dari berbagai Negara dan domestic yakni United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), Norway International Climate Forest Initiative (NICFI), IDH The Sustainable Trade Initiative (Belanda), Asia Pulp and Paper (APP) dan Yayasan Belantara.

Sumatera Selatan juga sebagai Provinsi pertama di Indonesia yang melakukan Demonstration Activity Kegiata REDD+ aksi perubahan iklim melalui Merang REDD Pilot Project (MRPP) di Kabupaten Musi Banyuasin yang didukung oleh GIZ. Di sektor pertanian dalam upaya menuju pertanian berkelanjutan, sejalan dengan upaya pencegahan karhutla, tengah diupayakan suatu solusi untuk pemanfaatan lahan gambut terutama bagi masyarakat didesa rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara bakar.

Ada sejumlah kegiatan selain dari Insus Pajale yakni peluang kerjasama pengembangan tanaman sorgum. Investor dari Jepang tengah menjajaki kerjasama dibeberapa daerah di Indonesia dan kemungkinan di Sumatera Selatan, dimana sorgum merupakan komoditi subsitusi gandum. Gubernur Sumatera Selatan juga mengemukakan bahwa di Sumatera Selatan, yang pertama di Indonesia, telah diluncurkan Model Lumbung Sawit Berkelanjutan dukungan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan IDH.

Kegiatan ini bertujuan agar petani kelapa sawit dapat melakukan praktek berkebun yang baik (Good Agriculture Practice) sesuai standar RSPO maupun ISPO yang menggunakan bibit klon unggul, perawatan yang baik, dan tidak merambah kawasan hutan. Sekarang sedang diupayakan membantu replanting kelapa sawit seluas 4000 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, yang sedang menunggu pencairan dana hibah dari BPDP-KS sebesar 50 persen dari total dana yang dibutuhkan.

Di sektor energi terbarukan sekarang di Sumatera Selatan sedang dilakukan studi kelayakan oleh Ata Marie Group (AMG) untuk pemanfaatan limbah atau biomasa pertanian untuk energy terbarukan, yang rencananya di enam lokasi yang belum terjangkau listrik masing- masing berkapasitas 10 mw. Terkait resolusi konflik.

Gubernur menjelaskan perlunya pengembangan perhutanan sosial, di Sumatera Selatan tengah bekerjasama dengan LSM Lokal Haki akan sedang menyusun Pokja Perhutanan Sosial. Dalam upaya restorasi gambut yang totalnya sekitar 450 ribu hektar pada tahap awal baru dilakukan pemetaan zonasi dan pemetaan sosial, dan perlu kecermatan dalam restorasi gambut yang masih dalam status moratorium.

Pemerintah Sumatera Selatan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar inisiasi dan upaya yang dilaksanakan di Sumatera Selatan ini mendapat dukungan terutama terkait kebijakan. Diperlukan regulasi tentang kemitraan pengelolaan lanskap terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, dan juga regulasi tentang mekanisme kerjasama hibah program yang praktis antara Provinsi dengan pihak Internasional dan pihak korporasi.

Dijelaskan oleh Najib Asmani staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang Perubahan Iklim yang menyertai Gubernur Sumatera Selatan di New York, bahwa hasil dari High Level Forum Bonn Challege Amerika Latin dan Afrika di Panama akhir Agustus yang lalu, pada bulan Februari 2017 Sumatera Selatan sebagai tuan rumah High Level Forum Bonn Challenge tingkat Asia Pasifik.

Sebagai tindak lanjut dari hasil International Union Of Conservation Nature (IUCN) World Conservation Congress di Hawai awal September lalu bahwa UKCCU, IDH dan Yayasan Belantara  akan mengembangkan dukungannya terhadap restorasi lanskap di Sumatera Selatan dan mendukung inisiasi Gubernur Sumatera Selatan untuk berkolaborasi dengan para Gubernur se Sumatera untuk mempelopori Restorasi Ekoregion Sumatera.

Kedepan di bulan November masih ada agenda Gubernur yang diundang diberbagai forum diantaranya Konferensi Internasional RSPO Bankok, Forum Energi Eropa di Barcelona, CoP 22 Marakess Afrika, dan Konferensi GAPKI di Bali. Di akhir acara Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Camerun Hume menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan tentang upaya yang telah dilakukan dalam mitigasi iklim.

Beberapa mitra Internasional yang mempunyai minta untuk berkolaborasi pada kegiatan  Green Growth Sumatera Selatan diantaranya adalah Global Environment Facility dan Eco Health Alliance. (rel/NAS)