Bisa Dipercaya

SPM Dikdas Kota Palembang Harus Terpenuhi

_ssc0227

Palembang – Guna meningkatkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM Dikdas) sesuai arahan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud), para pemangku pendidikan dasar gelar dialog jejak pendapat di Ballroom hotel Aryaduta Palembang, Jum’at (23/9).

Sebagian besar sekolah di Kota Palembang hingga kini belum semuanya terpenuhi standar pelayanan minimalnya (SPM). Bertolak dari standar itu, SPM merupakan titik dasar keberlangsungan proses belajar mengajar agar bisa berkualitas.

Berita Sejenis
1 daripada 3.098

Penasehat Nasional Program PKP-SPM Dikdas, Budi Susetyo mengutarakan, mengenai pengimplementasian SPM di setiap sekolah sangat bervariasi, hal itu berdasarkan sasaran tingkat mutu pendidikan yang ingin dicapai masing-masing sekolah. Namun, secara umum permasalahan yang dihadapi stakeholders pendidikan berupa kondisi sarana dan prasarana (sapra) dan kualifikasi pendidikan dari guru. Berangkat dari permasalahan itu, Uni Eropa (EU) melalui Bank Pembangunan Asia (ADB) membantu pemerintah dalam memberikan bantuan teknis untuk menunjang Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas).

“Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi seperti buku yang tidak terpenuhi, laboratorium belum lengkap serta kualifikasi guru yang tidak diharapkan seperti S1, DIV dan sertifikasi,” jelas dia kepada dalam Dialog Antar Pemangku Kepentingan tentang SPM Dikdas di Hotel Aryaduta, Jumat (23/9).

Di Sumatera Selatan (Sumsel), lanjutnya, program peningkatan pelayanan sekolah baru digalakkan kepada 7 kabupaten/kota, seperti Palembang, Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas, Musi Banyuasi, OKU Timur, Empat Lawang dan Muara Enim. Diakuinya, disanalah pihaknya secara intens memberikan sosialiasi dan pelatihan kepada stakeholders agar lebih peduli terhadap pendidikan. Harapannya, baik pemerintah maupun sekolah mampu memprioritaskan pemenuhan SPM.

“Di tiap daerah, kami ingin menyadarkan agar mendanai dan memfasilitasi sekolah untuk memenuhi SPM. Dan pihak sekolah sekolah, akan kami latih mereka untuk menyusun anggaran berbasis SPM. Dengan perencanaan anggaran yang baik, SPM bisa terpenuhi,” harapnya.

Senada, Plt Kabid PPS Disdikpora Kota Palembang, Herman Wijaya menjelaskan, pihaknya tetap berupaya meningkatkan sapra, penganggaran dan kualifikasi pendidikan. Targetnya, SPM bisa tercapai pada tahun ajaran 2020 mendatang. “Untuk pelaksanaan SPM ini membutuhkan dana yang sangat besar. Maka dari itu, kami akan menggandeng institusi lain seperti Bappeda, BPKAD, Departemen Agama dan dunia usaha maupun dunia industri. Kita beruntung bisa menjadi salah satu daerah yang mendapat dana hibah dari Uni Eropa sehingga pelaksanaan SPM bisa dipercepat,” paoar dia di tempat dan waktu yang sama.

Selain itu di tempat yang berbeda, Koordinator Pengawas (Korwas) Kota Palembang, HA Kadirman menerangkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pengawas sekolah untuk mengecek dan menganalisa hasil kerja pengawasan selama tahun 2015. “Dari laporan sementara masih banyak kekurangan untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP) maupun SPM, rekomendasi inilah akan kita sampaikan kepada pejabat Disdikpora,” tegasnya.

Terdapat satu laporan yang banyak dilontarkan pengawas berupa ketersediaan toilet. Menurutnya, hampir seluruh sekolah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK pemenuhan toilet tidak memenuhi standar. Idealnya, rasio penggunaan toilet 1:40 siswa. “Jika ada 400 siswa, minimal toilet yang disediakan sebanyak 10 unit, kondisi inilah sulit dipenuhi sekolah,” tutur dia.

Selain ketersediaan toilet, bangunan perpustakaan di sekolah juga masih sedikit. Mayoritas perpustakaan masih bergabung dengan fungsi lainnya seperti UKS. Padahal, pemenuhan SPM harus ada bangunan perpustakaan dengan luas 9×7 meter. “Hampir sebagian besar sekolah di Palembang belum ada gedung perpustakaan sendiri. Di Plaju saja, total SD ada 39 sekolah namun baru ada 2 sekolah memiliki bangunan perpustakaan sendiri,” pungkasnya.
(korankito.com/eja)