Bisa Dipercaya

ASN Harus Tingkatkan Kualitas

img_20160922_091337_1474511633157

Palembang – Di era teknologi yang semakin canggih saat ini, masyarakat sudah semakin leluasa mengakses informasi. Termasuk juga informasi mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja dari aparatur sipil negara (ASN) agar masyarakat puas dengan pelayanan publik yang diberikan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Harobin Mustafa, saat membuka Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang di ruang Parameswara Seta Kota Palembang, Kamis (22/9). Harobin menjelaskan kualitas pelayanan publik menjadi indikator dalam penyelenggaran pemerintahan. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam memberikan kualitas perlu mengacu kepada tranparansi, akuntabel dan profesional.

Berita Sejenis

Delapan ‘Teroris Jakfar’ Ditetapkan Tersangka

Juruparkir Cekoki Miras dan Perkosa Bocah SD

Kids Zaman Now Menguncangkan Dunia

1 daripada 3.081

“Sebagai abdi masyarakat yang bertugas melayani, kinerja Aparatur Sipil Negara ,(ASN) sedang disorot. ASN dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selama ini jelasnya, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kota Palembang melalui SKPD, Kelurahan, Kecamatan dan Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas sudah sangat baik. Hanya saja masih terkonsentrasi di beberapa pelayanan publik dasar seperti Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), Dispenda, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Palembang.

Kedepannya pelayanan publik harus dimulai dari semua lini mulai dari tingkat paling bawah seperti Ketua RT , RW, Kelurahan, Kecamatan sampai semua SKPD. “Jangan hanya terpaku pada beberapa lini saja. Dengan teknologi saat ini masyarakat akan cepat tahu jika kualitas pelayanan kita buruk,” tegas Harobin.

Selain itu juga Harobin mengajak ASN untuk membuat terobosan atau inovasi untuk kemajuan kualitas layanan kepada masyarakat. Jangan hanya memakai cara lama yang sudah tidak bisa lagi dipakai di era saat ini. Seperti merubah pola pelayanan yang biasa dilakukan sebelumnya.

“Jangan hanya berkata pak buk biasonyo cak ini, atau hari dulu cak ini lah. Kita sebagai pelayan masyarakat sebagai birokrat yang baik. Jangan kerja baik kalau ada embel-embelnya saja. Hilangkan budaya itu,” jelasnya.

Semua lini di pemerintahan memiliki tugas masing-masing. Misalnya Dinas Kominfo dengan pelayanan publiknya penyebaran informasi kepada masyarakat. Atau Puskesmas dengan memberikan layanan kesehatan kepada Setiap masyarakat. “Jangan lagi membenarkan kebiasaan yang salah. Kalau tidak, kita tidak akan maju dan akan ditinggalkan oleh masyarakat,” terangnya.

Terkait hasil sidak yang dilakukan Wawako dimana ditemukannya ASN di lingkungan kelurahan yang tidak berada di tempat saat jam kerja berlangsung, lanjut Harobin akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan kalau petugas tidak berada di tempat.

Kendati demikian tidak serta merta petugas tersebut mendapatkan sangsi. Tentunya harus dilihat juga alasan tidak berada di tempat saat jam kerja. Karena ASN di Setiap kelurahan yang memang bertugas melayani masyarakat di lapangan. “Kedepannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu, Kalau masih ada akan kita evaluasi kinerjanya,”tukasnya. (korankito.com/ria)