Bisa Dipercaya

Kebut Susun Nomenklatur OPD

img_20160920_144554

Palembang – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang memastikan langkah penyusunan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berlanjut. Penempatan posisi ditargetkan segera rampung pada Desember mendatang, menyusul diharuskannya OPD berjalan efektif pada Januari 2017.

“Kami harus menyegerakan penyusunan penempatan posisi sesuai instruksi pusat berdasarkan UU No. 23/2013. Jika tidak, bisa dikenakan sanksi. Desember 2016 ini kami pastikan sudah selesai,”ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang, Ratu Dewa di kantor Pemkot, Selasa (20/9).

Berita Sejenis

Dzumafo Perketat Pesaingan Lini Depan SFC

Polda Sumsel Sidak Pasar dan Siagakan Pasukan

Peran Motivasi Orangtua Terhadap Prestasi Anak

1 daripada 3.109

Kompetensi dari masing-masing pejabat dipastikan menjadi acuan dalam penempatan posisi. Dengan begitu, formasi struktur jabatan baru akan terakomodir. “Apabila tidak segera kita susun dari sekarang, Pemkot Palembang akan terkena sangsi terkait penganggaran ataupun subsidi yang diberikan dari pusat,”terang dia.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabag) Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Kota Palembang, Vivi Novitriani mengatakan, dalam penataan nomenklatur OPD ini dipastikan sebanyak lima badan di Pemkot Palembang berubah menjadi dinas. Sesuai rencana, lima badan tersebut yakni, Badan Lingkungan Hidup (BLH) menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi (Bapusdok) menjadi Dinas Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi.Kemudian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan (BPMK) menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Adapula Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menjadi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, lalu Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Hal ini sedang dibahas di Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Kota Palembang,” jelasnya.

Selain badan berubah menjadi dinas, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera digabung menjadi satu dengan SKPD lain, dipisah, dan ada yang berubah nama. Seperti, BKBPP dipecah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, Disperindagkop dipecah menjadi Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM.

“Nantinya akan ada juga penyatuan SKPD. Dinas PUBM dan Tata Ruang membawahi Dinas Tata Kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawahi Dinas Penerangan Jalan Pertamanan dan Pemukiman (DPJPP) dan Dinas Lingkungan Hidup membawahi Dinas Kebersihan,”tukasnya. (korankito.com/ria)